JAKARTA-Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Firmanzah menepis sinyalemen beberapa pengamat yang menyebutkan akan terjadinya arus penarikan investasi jika pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memenangkan Pilpres 2014.
Dia meyakini, siapapun Presiden yang terpilih nantinya pada 9 Juli 2014 akan menjaga dan meningkatkan kinerja ini, melanjutkan reformasi struktural yang tengah berjalan, dan mendorong ekonomi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dengan demikian, investor tidak perlu khawatir akan kesinambungan pembangunan ekonomi yang sedang berjalan di Indonesia,” tegas Firmanzah di Jakarta, Senin (16/6).
Sebelumnya, hasil survei Deutsche Bank yang dilaporkan pada 9 Juni 2014 menunjukkan, jika dalam pilpres nanti pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memenangi pemilu, maka 56 persen dari investor yang disurvei mengaku akan menjual aset Indonesia. Sementara itu, ada 13 persen yang akan membeli aset di Indonesia.
Sedangkan jika pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menang, maka sebanyak 74 persen investor yang disurvei akan membeli aset Indonesia. Sedangkan 6 persen yang lain akan menjual asetnya.
Dalam laporannya, Deutsche Bank juga mengatakan, kepemimpinan pemerintahan Indonesia berikutnya akan menentukan keputusan investasi di Indonesia. Hal itu disetujui oleh 87 persen dari 70 investor yang disurvei pada Mei 2014 sampai Juni 2014 lalu.
Dengan kondisi itu, maka arus dana masuk (inflow) ke Indonesia yang rata-rata 11,4 miliar dollar AS dalam lima tahun terakhir berpotensi untuk keluar jika hasil pemilihan presiden mengecewakan.
Namun Firmanzah mengingatkan pentingnya stabilitas penyelenggaraan Pilpres 2014 sebagai prasyarat terjaganya stabilitas perekonomian nasional. Selain itu, siapapun yang terpilih menjadi Presiden kelak, harus terus mempertahankan kebijakan ekonomi yang disiplin dan prudent, termasuk mempertahankan kinerja ekonomi di tahun Pemilu 2014.
Firmanzah menyarankan, agar Presiden hasil Pilpres 2014 terus memperkuat daya beli masyarakat, baik dari sisi pasok maupun permintaan termasuk di dalamnya menghindari PHK di saat terjadi tekanan krisis. Selain itu, Presiden mendatang juga harus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong investasi sebagai salah satu motor pertumbuhan, penguatan UMKM, industrialisasi, pengendalian neraca transaksi berjalan, mendorong kinerja neraca perdagangan, dan sebagainya yang merupakan bauran kebijakan yang terus dilakukan Pemerintah saat ini. “Dengan bauran kebijakan ini, perekonomian nasional diharapkan terus menguat, stabilitas terjaga, pertumbuhan berkualitas dapat diperluas, percepatan dan perluasan pembangunan terus ditingkatkan. Ini bagian besar dari reformasi struktural dan desain kebijakan ekonomi yang disusun berdasarkan mandat konstitusi,” pungkasnya.
