JAKARTA-Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah, menolak tudingan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rapat Paripurna DPR-RI, Jumat (15/8), menggambarkan jebakan politik populis. Menurutnya, RAPBN 2015 memang masih bersifat teknokratik dan baseline karena muatan visi jangka menengah masih (bagian dari RPJMN III) menunggu Presiden terpilih. “Dengan demikian, Presiden dan Pemerintahan Baru akan memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan APBN 2015 baik anggaran maupun orientasi jangka pendek dan menengah,” kata Firmanzah dalam perbincangan di Jakarta, Senin (18/8).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, RAPBN 2015 yang diajukan oleh Presiden SBY disebutkan, total pendapatan negara Rp1.762,3 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.370,8 triliun, PNBP Rp388,0 triliun dan penerimaan hibah Rp3,4 triliun. Sementara itu, total belanja negara mencapai sebesar Rp2.019,9 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.379,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp640,0 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah Rp257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB.
Sebelumnya, Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) melalui Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden SBY seharusnya lebih realistis dan berani mengungkapkan fakta terhadap besarnya persoalan perekonomian nasional tahun 2015 yang akan datang.
Masalah itu tidak hanya aspek fundamental berupa rendahnya rasio perpajakan yang besarnya hanya sekitar 12.3 %. Besarnya subsisi BBM dan listrik sebesar Rp364 triliun, menurut Hasto, menjadi persoalan yang sangat serius.
Menurut Hasto, seharusnya APBN 2015 dirancang lebih realistis tanpa menyertakan defisit yang mencerminkan ketergantungan negara terhadap pembiayaan yang berasal dari utang luar negeri dan dari pasar uang.
Firmanzah mengingatkan Presiden SBY telah menyampaikan kesediaan diri untuk membantu Presiden terpilih, bila dikehendaki, sebagai wujud rasa tanggungjawab sebagai mantan Presiden RI dan sebagai warga negara yang baik.
Ia juga mengingatkan, bahwa komitmen untuk melakukan tradisi transisi kepemimpinan juga telah disampaikan di banyak kesempatan oleh Presiden SBY. Setelah MK mengumumkan hasil gugatan Pilpres 2014 pada 22 Agustus 2014, maka sampai dengan Presiden terpilih diambil sumpah pada tanggal 20 Oktober 2014, pemerintah memiliki waktu kurang lebih dua bulan untuk dilakukannya periode transisi. “Presiden SBY akan mengundang Presiden terpilih untuk melakukan komunikasi sebagai awal dilakukannya masa transisi. Termasuk di dalamnya akan disampaikan semua program pembangunan yang telah berhasil dilaksanakan, yang sedang dilakukan dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk perbaikan dalam lima tahun ke depan,” jelasnya.
Firmanzah juga mengingatkan, dalam Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang APBN 2015 dan Nota Keuangannya, Presiden SBY sudah menegaskan bahwa RAPBN usulan dari Pemerintah adalah APBN transisi, dimana pembahasan RKP dan pagu indikatifnya pun sejak awal telah diletakkan dalam kerangka transisi kepemimpinan.
“Transfer pengetahuan dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan baru akan sangat menentukan kelancaran tugas-tugas periode selanjutnya,” katanya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu mengingatkan, meletakkan janji dan program prioritas dalam kerangka anggaran belanja pemerintah juga perlu ditempatkan dengan proporsional mengikuti proses yang konstitusional sesuai tata aturan perundang-undangan. Dengan demikian proses transisi kepemimpinan dan pemerintahan dapat melestasrikan sekaligus menjaga semangat proklamasi kemerdekaan, semangat Pancasila dan UUD 1945
