FITRA Desak DPR Tolak RAPBN P 2013

Sunday 2 Jun 2013, 5 : 48 pm
by
FITRA

JAKARTA-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai langkah pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) karena menjadi sumber membengkaknya defisit tidak benar. Pasalnya kenaikan defisit 8 trilun rupiah di RAPBN-P 2013 lebih disebabkan diturunkanya target penerimaan perpajakan senilai 53,6 trilun rupiah. Karena itu, Fitra meminta DPR menolak RAPBN P 2013 ini. “Tambahan beban subsidi BBM hanya berkontribusi 20 persen terhadap defisit sementara penurunan  perpajakan berkontribusi 66 persen terhadap defisit,” ujar  Sekjen FITRA Yuna Farhan disela-sela Konferensi Pres Bertajuk ” 10 Alasan Menolak RAPBN-P 2013″ di Jakarta, Minggu (2/6).

Walau pemerintah mencoba menaikan harga BBM menjadi 6500 rupiah dengan alasan untuk menghemat anggaran sebesar 30 triliun rupiah, namun faktanya beban subsidi memberatkan. Hal ini bisa menyebabkan APBN jebol. “Bukan beban subsidi BBM yang menjadi alasan untuk mengajukan APBN-P2013 . Namun mensiasati APBN-P 2013 untuk menyusupkan program-program populis untuk menarik simpati rakyat pada pemilu 2014. Artinya, rancangan yang di ajukan pemerintah sarat dengan kepentingan politik menjelang Pemilu 2014,” kata dia

Sejak APBN-P 2012-2013 jelas dia pemerintah sudah diberikan diskresi untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi, tapi pemerintah tidak memanfaatkan momentum ini. Dengan sisa anggaran lalu (SAL) TA 2012 senilai 56,1 triliun rupiah maka sebenarnya pemerintah tidak perlu mengajukan APBN P. “Pemerintah tidak memiliki argument yang sahih atas Penurunan pajak. Pemerintah memaksa menaikkan harga minyak, tapi memanjakan birokrasi dengan menyetujui penurunan penerimaan pajak,” tutur dia.

Yuna menuding pemerintah hanya membebankan dampak kenaikan BBM subsidi kepada rakyat. Sementara pemerintah sendiri tidak mau berkorban demi menjaga defisit anggaran karena membengkaknya subsidi. Terbukti dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), gaji pegawai dan belanja kementerian dipotong sedikit saja. “Kenaikan BBM subsidi harus ditanggung oleh rakyat dan tidak diikuti pengorbanan pemerintah. Belanja kementerian hanya dipotong 7,1 triliun rupiah dan belanja pegawai yang berkurang cuma 1,4 triliun rupiah,” ucap dia.

Bukan hanya itu, berkaca pada realisasi APBN tahun lalu, pemerintah tidak mampu menyerap semua anggaran dan masih sisa dalam bentuk SAL Rp 56,1 triliun. Selain itu dari keseluruhan belanja pegawai 35 persen digunakan untuk membiayai pensiun.

FITRA menilai anggaran gaji pegawai dan pensiunan PNS bisa ikut dipotong sehingga tak perlu menaikkan harga jual BBM subsidi. “Subsidi BBM tidak tepat sasaran memang, tapi kalau dikurangi pemerintah harus banyak berkorban dengan menghapus. inefisiensi,” tegasnya.

Farhan sangat menyesalkan keputusan pemerintah yang tidak diikuti pengorbanan pemerintah sendiri. Rakyat dipaksa sengsara dengan harus menanggung beban subsidi, sedangkan PNS, khususnya pensiunan, sama sekali tidak diajak berkorban bahkan tanggungannya semakin besar. “Tidak ada pemotongan yang signifikan dari belanja barang, yang selama ini menjadi sumber inefisiensi yamg sangat besar. Jika pemerintah jadi menaikkan harga minyak, kita menuntut semua mobil dinas dibiayai dengan uang pribadi pemakai, khususnya minyak dan tidak boleh dibebankan kepada APBN),” pungkas dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

OJK Keluarkan Regulasi Mengenai Usaha Pergadaian

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Genjot Keuangan Digital, BTN: Transaksi Mobile Banking Naik 45%

JAKARTA-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk serius menggarap layanan keuangan