JAKARTA-Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Konsultasi dengan pimpinan DPR-RI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10). Hasilnya, pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan ini ditempuh guna memberi ruang bagi penyelesaian masalah ekonomi yang memang sudah mendesak.
Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menjelaskan, pimpinan DPR dan Presiden sepakat untuk melakukan penyempurnaan terhadap UU KPK itu. Pembahasan lanjutan akan dilakukan menunggu persidangan yang akan datang karena pemerintah merasa masih perlu melihat proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik. “Pemerintah dan DPR akan fokus untuk menyelesaikannya dalam RAPBN 2016 dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hal ini,” kata Luhut kepada wartawan seusai Rapat Konsultasi Pimpinan DPR-RI dengan Presiden RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10).
Pemerintah dan DPR, kata Menko Polhukam, akan fokus untuk menyelesaikannya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016. “Kesepakatan itu saya kira kita capai dalam suasana yang sangat bersahabat, kita paham posisi dari teman-teman DPR dan teman-teman DPR juga paham mengenai posisi pemerintah,” terang Luhut.
Sementara Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, bahwa DPR-RI sekarang ini sedang melaksanakan pembahasan RAPBN 2016 yang harus diselesaikan sebelum tanggal 28 Oktober ini. Sementara mulai 30 Oktober, DPR RI akan memasuki masa reses.
Karena itu, lanjut Setya, DPR RI dan pemerintah sepakat sebagaimana disampaikan oleh MenkoPolhukam Luhut B. Pandjaitan untuk memprioritaskan masalah pembahasan RAPBN 2016 itu terlebih dahulu. “Tentu pertemuan ini memberikan suatu gambaran besar sehingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyempurnaan UU KPK itu, kita bisa laksanakan setelah semuanya itu bisa selesai dengan sebaik-baiknya karena semuanya ini tentu kita perhatikan, khususnya bagaimana kita akan memperkuat KPK ini bisa lebih baik,” pungkas Setya Novanto.
Sementara Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan menambahkan, bahwa dalam Rapat Konsultasi itu Presiden Jokowi telah menyampaikan perkembangan ekonomi. “Kita ingin fokus kesitu dulu dan kebetulan DPR juga masa resesnya tinggal beberapa hari ke depan. Jadi pas waktunya, kita sepakat untuk dilakukan pada persidangan berikutnya,” kata Luhut.
Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Presiden Jokowi itu dihadiri oleh Ketua DPR RI Setya Novanto dan para Wakil Ketua DPR RI yang terdiri dari Fadli Zon, Agus Hermanto,Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah. Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
