JAKARTA-Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI (Forkoma PMKRI) mengeritik kehadiran belasan Uskup saat pemberkatan pernikahan pasangan Melisa Kristi Kristianto dengan Narsis Nararya Ciputra di Gereja Katedral Jakarta, Sabtu (6/2). Kehadiran rombongan uskup ini berlebihan (over) dan terkesan menghilangkan sikap kritis gereja Katolik yang terkenal dengan semboyan option for the poor (berpihak pada orang miskin).
Menurut ketentuan hukum kanonik (hukum gereja katolik) jelas Ketua Forkoma PMKRI Hermawi Taslim, keabsahan dan kesakralan perkawinan dalam tata cara katolik memang harus dilakukan oleh pejabat gereja seperti Uskup atau pastor. Tetapi pejabat gereja tersebut cukup satu, tidak perlu berbondong-bondong sampai belasan uskup sehingga terkesan diistimewakan.
Hermawi Taslim, yang sering diundang dalam berbagai Event international oleh Vatikan menegaskan, seharusnya para uskup harus lebih mencurahkan waktu dan pemikirannya untuk membangun jiwa dan mental umat diwilayahnya, khususnya didaerah pedalaman. “Pasangan Melisa dan Narsis memang berasal dari keluarga berada. Narsis sendiri merupakan anak dari Rina Ciputra, cucu dari taipan properti Ciputra, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah mendapat perlakuan istimewa. Melisa adalah anak dari pengurus Yayasan John Paul II Lucy Liando,” kritiknya.
Para Uskup yang hadir berasal dari hampir seluruh wilayah Nusantara diantaranya Uskup Tanjung Selor (Kaltim) Mgr. Harjo Susanto, MSF – Uskup Amboina (Maluku) Mgr. Petrus Mandagi, MSC dan Uskup Manado (Sulawesi) Mgr. Josef Suwatanan MSC.
Hermawi mengatakan parade para uskup ini menyinggung kepekaan dan kekritisan umat khususnya dikalangan aktivis seperti Forkoma PMKRI. Karena itu, dia berharap dimasa yang akan datang, pelayanan umat agar lebih merata, fokus dan terhindar dari kesan keberpihakan atas status-status sosial ekonomi umat itu sendiri.
Secara terpisah, aktifis pemuda Katolik, Benny Sabdo menyesalkan kehadiran 12 orang uskup dalam prosesi perkawinan cucu konglomerat Indonesia ini. “Ada yang mengatakan semakin banyak uskup semakin banyak berkat, seolah-olah berkat itu dapat dikapitalisasi,” kritik penulis buku “Kiprah Tokoh Katolik Indonesia”, yang diterbitkan PT Kanisius (2015).
Benny mengatakan peristiwa ini tergolong agak langka. “Apakah mungkin terjadi fenomena seperti ini pada pengantin yang miskin, padahal Paus Fransiskus mendedikasikan Gereja bagi kaum miskin,” gugatnya.
Meski ia juga bisa memahami kehadiran 12 uskup tersebut. “Misalnya keluarga mempelai menyumbang secara substansial pada sebuah proyek Gereja, akan tetapi yang ‘boleh’ dilakukan belum tentu sebaiknya dilakukan,” jelasnya.
Koordinator Ormas Katolik Peduli Pilkada ini menandaskan memboyong 12 uskup dengan biaya yang mahal ke Jakarta itu memberikan signal yang keliru kepada umat Katolik dan masyarakat Indonesia. “Bukan karena keluarga mempelai tidak boleh kita beri simpati. Barangkali keluarga mempelai banyak berbuat baik dan pantas diakui tapi hal yang sama tidak terjadi pada umat biasa, padahal kita jangan memberikan perlakuan khusus kepada mereka yang diberkati karena kekayaan,” paparnya.
Menurut Benny, kritik ini harus dimaknai dalam perspektif yang positif demi kewibawaan hiraki Gereja Katolik. Ia juga mendesak agar praktik misa jor-joran uskup dalam pernikahan atau pemberkatan rumah ditertibkan demi kesucian sakramen ekaristi. “Hal ini bertujuan agar tidak terjadi manipulasi oleh status sosial tertentu. Sebaiknya ekaristi dengan banyak uskup itu dikhususkan bagi even hirarki Gereja saja,” pungkasnya.
