GAMKI Tegaskan Ideologi Pancasila Jangan Diotak-atik 

Monday 29 Jul 2019, 10 : 31 am
by
Pancasila
Ketua Umum DPP GAMKI Michael Wattimena

JAKARTA-Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI), Michael Wattimena menegaskan, Pancasila jangan diotak-atik dengan upaya mengganti ideologi lain yang tidak sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup masyarakat Indonesia.

“GAMKI sebagai elemen kepemudaan gereja menegaskan bahwa ideologi Pancasila sudah final, dan itu berdasarkan hasil kesepakatan bapak pendiri bangsa (faunding father). Itu fakta sejarah tidak bisa dinafikan,” tegas Michael, dalam rapat pleno Persiapan Kongres  DPP GAMKI, diantor DPP GAMKI, Graha Oikumene, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Michael mengakui belakangan ini ada upaya sekelompok yang mau mengotak-atik Pancasila dengan mengganti ideologi lain. Namun, upaya tersebut selalu gagal. 

“Kalau mau mengganti Pancasila dengan ideologi lain silahkan hengkang dari negara ini,” ujar Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat itu. 

Dia mengemukakan, Kongres GAMKI XI yang akan digelar dari tanggal 1-4 Agustus ini, di Grand Hotel Cempaka akan mengedepankan Konsilidasi Persatuan Indonesia, dengan menghadirkan 600 orang kader GAMKI dari 32 DPD dan 450 DPC GAMKI seluruh Indonesia. 

“Ya, sesuai dengan thema yang diambil dari Kitab Yeremia 29: 7, Sejahterahkan kota dimana kamu berada, dan berdoalah,” tutur Michael, Bendahara Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) massa bhakti 1996-1998 itu.

Menurutnya, hasil Kongres nanti diharap peran GAMKI harus tampil ke depan bersama elemen kebangsaan lain untuk memerangi gerakan-gerakan intoleran yang mau mengubah ideologi Pancasila. Karenanya dibutuhkan persatuan sebagai modal sosial. 

Sementara itu, Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyayangkan sikap elit politik yang tidak dewasa dengan mempertontonkan politisasi SARA ke ruang publik. Padahal, politik SARA sangat berbahaya. Karena menimbulkan keresahan sosial dan bisa berujung pada disintegrasi bangsa. 

Karyono mengakui, politik identitas itu memang sudah menjadi sunatullah. Itu tidak hanya di Indonesia, disejumlah negara maju sekalipun ikatan politik berdasarkan identitas sangat kuat. 

Menurut Karyono, ada kesamaan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan. Antara pemilih dan kandidat. Hal itu tidak jadi persoalan.

“Itu sudah berlaku sejak dulu. Yang jadi persoalan ketika para elit sengaja mengeksploitasinya secara terbuka dan brutal untuk menjatuhkan lawan politiknya,” ujar Karyono.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Kalau Ada Bukti Soal Agus Rahardjo, Laporan Itu Perlu Ditindaklanjuti Kejakgung

JAKARTA-Dugaan keterlibatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkait
Menhan Prabowo Subianto (ketiga dari kanan) didampingi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka (ketiga dari kiri) saat melakukan kunjungan kerjanya di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (24/1/2023)/Sumber Foto: Kompas.id

Terlibatnya Putra Presiden, Netralitas Alat Negara Jadi Pertaruhan dalam Pemilu 2024

JAKARTA-Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menilai keikutsertaan putra