JAKARTA-PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) menggarap pilot project digitalisasi untuk operasionalisasi pembangkit listrik. Anak perusahaan PLN yang memproduksi listrik dan menyuplai kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan Bali ini, menggandeng General Electric (GE) untuk sistem digitalisasi pengelolaan pembangkit listrik secara digital.
Penerapan teknologi digital terbaru untuk meningkatkan dan mengoptimalkan aset-aset dan jaringan listrik Indonesia yang dipadukan dengan turbin gas yang paling efisien, teknologi batu bara yang ultra-super critical serta pengembangan pembangkit listrik, transmisi dan jaringan distribusi yang ada saat ini diharapkan dapat menghadirkan penghematan biaya yang signifikan bagi negara sekaligus mengurangi emisi karbon untuk mencapai tujuan utama yaitu efisiensi, keandalan serta keberlanjutan energi.
Menurut penelitian, jika pembangkit listrik di-upgrade maka kita menghemat lebih dari US$ 5 miliar, sedangkan pengoptimalan pembangkit setelah dikelola secara digital dapat menghemat lagi biaya sebesar US$ 10 miliar dalam siklus produksi listrik, transmisi dan distribusi aset di Indonesia. Jika diterapkan maksimal, hal ini juga mengurangi emisi karbon lebih dari 80 juta ton per tahun.
CEO GE Indonesia Handry Satriago mengatakan industri energy Indonesia sedang mengalami transformasi yang belum pernah terjadi selama ini seperti operasionalisasi pembangkit listri dari cara kerja manual ke sistem digitalisasi yang saat ini dikembangkan perusahaannya.
Oleh karena itu, perlu pemahaman luas mengenai pengelolaan energy yang terus berubah. “Inilah alasan diadakannya konferensi Powering Indonesia, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mengetahui tantangan utama,” kata Handry Satriago di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (19/7) kemarin.
Handry menambahkan mulai dari government dengan kehadiran Bapak Menteri Eenergi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Ignasius Jonan dan Bapak Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dan para pelaku industri kelistrikan.
Selain dihadiri Menteri ESDM dan Mendes PDTT, konferensi juga dihadiri pihak berkepentingan antara lain Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali PT. PLN Amin Subekti, Direktur Utama PT Hutama Karya Tbk (HK) I Gusti Ngurah Putra, President dan CEO Distributed GE Power Carlos Lange, Kepala Regional Grid Solution GE Power Jean Pierre Faure, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Acara juga diisi dengan diskusi dan penandatangan kontrak kerjasama (MoU) sejumlah pihak yaitu pemerintah yang diwakili Kementerian ESDM, PLN, PT. PJB, perusahaan asal Jepang Marubeni, dan PT Hutama Karya, BUMN yang selama ini dipercaya mengerjakan konstruksi dalam pembangunan pembangkit listrik.
Handry meyakini dengan penerapan sistem digitalisasi, akan banyak terjadi efisensi terhadap operasionalisasi produksi maupun pemeliharaan alat-alat pembangkit listrik. Selain itu, PLN juga juga tidak akan lagi mengalami pemadaman mendadak seperti yang selama ini dikeluhkan masyarakat. “Itu karena sisitem digitalisasi. Saya mengambil contoh, sebuah mur yang kelihatan kecil tetapi penting dan diprediksi akan rusak dalam waktu lima tahun. Tetapi baru satu tahun berjalan, melalui proses pemeriksaan digitalisasi ternyata diketahui, usia mur tersebut sudah harus diganti. Hal-hal kecil yang sulit terdekteksi seperti ini, kini bias dideteksi oleh sistem digitalisasi. Kami meminimalisasi kerusakan mesin yang berdampak pada produksi listrik,” kata Handry.
Ia juga meyakini dengan teknologi digital dan pengoperasian terpusat akan membantu PJB mencapai target dua kali lipat peningkatan kapasitas listrikhingga 22GW pada tahun 2022.
Dalam sambutannya pada pembukaan konferensi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan salah satu dari perhatian pemeritah di sektor kelistrikan adalah terciptanya asas keadilan. Yaitu semua warga negara diharapkan dapat menikmati harga listrik murah. “Kalau dilihat anak-anak kita banyak yang tidak menikmaþi listrik. Karena orang tuanya tidak mampu membeli listrik tentu akan menimbulkan kecrmburuan sosial sangat besar. Dan bisa timbulkan sentimen sangat besar,” kata Jonan.
Sejauh ini, Jonan menilai PLN tidak fokus pada penentuan tarif yang menguntungkan masyarakat utama masyarakat miskin, masyarakat di daerah tertinggal dan masyrakat di perbatasan. “Ini penting sekali. Coba bayangkan. Pada satu daerah atau desa tidak ada layanan listrik PLN,” kata Jonan.
Sementara itu, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan kerjasama kementerinnya dengan PT Genral Electric diharapkan mampu mewujudkan penyediaan listrik di pedesaan. Kersama ini sejalan dengan program elektifikasi desa yang dicanangkan kementeriannya. “Kita wajib memastikan tidak ada lagi saudara sebangsa kita yang harus menjalani kehidupan tanpa listrik. Jika mampu menghasilkan listrik dengan harga murah maka akan menjadikan makin mudah diakses oleh masyarakat pedesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi,” kata Eko. ***
