JAKARTA-Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, mengatakan DPR secara politik dan kelembagaan akan berjuang bersungguh-sungguh untuk mewujudkan keinginan ulama, para pihak dan rakyat akan terbukanya akses rakyat akan air. DPR berkomitmen dalam pembahasan UU Sumberdaya Air sebagai landasan ideal untuk mewujudkan kedaulatan air. “Kita akan lakukan secara terbuka, transparan dan memenuhi rasa keadilan dengan komisi terkait dan Badan Keahlian DPR yang melakukan pembahasan UU Sumberdaya Air pada 2017,” ujarnya.
Mantan Ketua KAMMI mengaku DPR telah meminta masukan Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA) dan beberapa lembaga terkait. DPR akan terus berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar masa depan kedaulatan air terwujud.
DPR juga akan berkomitmen prinsip-prinsip dasar kedaulatan air, dimana air itu adalah a) Milik umum dimana rakyat memiliki akses atasnya; b) Rakyat mendapatkan kualitas yang layak atas air; c) Dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan; d) Dikelola kelembagaannya oleh negara; e) Dimanfaatkan oleh publik atas azas kekeluargaan (ada mekanisme publik untuk mengontrol); f) Menolak monopoli, oligopoli dan rente dalam penguasaan air; g) Dimanfaatkan untuk memuliakan kemanusiaan dan kehidupan; semua prinsip itu nanti akan tertuang dalam UU Sumberdaya Air yang baru.
DPR akan menjadi jembatan yang mensinergiskan rencana mulia Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan banyak pihak atas cita-cita kedaulatan air terwujud. Skema menurunkan atau mengkonversi manfaat barang atau dana wakaf umat untuk program kedaulatan air di berbagai daerah rawan air di Indonesia dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dan lain sebagainya, memerlukan perangkat peraturan dan kesepahaman bersama antar berbagai pihak dan dan lembaga. “Hak rakyat atas air sudah sangat mendesak untuk diwujudkan. Mari kita berjuang bersama,” imbuhnya.
Sementara itu Dr. Ir. Hayu Prabowo, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI mengatakan kualitas dan kuantitas air yang buruk baik karena pertambahan penduduk, pencemaran ataupun perilaku pengelolaan yang buruk. Hal ini berkontribusi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dibanding negara tetangga karena akses air dan sanitasi memiliki korelasi signifikan dengan IPM.
Hayu menambahkan tidak ada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tanpa pembangunan sarana air dan sanitasi yang memadai. Dalam hal pemenuhan akses air dan sanitasi saat ini masih terkandala mengenai dua hal pokok, yaitu legislasi dan finansial.
Oleh karenanya, kata Hayu, perlu dilakukan langkah-langkah sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dalam hal meningkatkan akses air dengan mengembalikan hak atas air kepada rakyat. ***
