JAKARTA-BUMN penerbangan, PT Garuda Indonesia menolak melayani penerbangan-penerbangan untuk bandara yang belum ditetapkan sebagai wilayah embarkasi/debarkasi haji. “Kalau telah ditetapkan sebagai embarkasi, kami layani,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar dalam RDPU dengan Komite III DPD di Jakarta, Selasa (17/9), yang dipimpin oleh Ketua Komite III DPD Elviana (senator asal Jambi).
Alasan penolakan itu, kata Emirsyah, terbentur pada persoalan bisnis. Karena Garuda Indonesia memperhitungkan skala ekonomis (economies of scale), yaitu penurunan biaya per unit output yang dihasilkan ekspansi output, maka tidak setiap keinginan pemerintah daerah itu serta merta dilayani. “Kalau tidak cukup memiliki skala ekonomis, kami sarankan menjadi embarkasi haji antara. Kalau menjadi embarkasi haji antara, skala ekonomisnya bisa tercapai,” terangnya
Lebih jauh Emirsyah mendorong agar pemerintah provinsi bisa meminta pemerintah pusat untuk menetapkan bandara di wilayahnya sebagai embarkasi/debarkasi haji. “Satu hal yang harus diwaspadai, kami merasakan, animo setiap daerah ingin menjadi embarkasi tapi kadang-kadang tidak cukup memiliki skala ekonomis, sehingga biayanya justru meningkat,” paparnya.
Menurut Emirsyah, bandara-bandara kecil tidak mungkin didarati pesawat-pesawat besar. “Mesti ada feeder untuk bandara haji antara itu,” sambungnya.
Misalnya, feeder Sriwijaya Air melayani bandara haji antara Lampung musim haji tahun ini, sementara feeder Lion Air melayani bandara haji antara Gorontalo, dan feeder Garuda Indonesia melayani bandara haji antara Palangkaraya. **can
