GBLS Minta Kepastian Pembangunan Proyek JSS

JAKARTA-Nasib megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) tampaknya belum jelas, kapan akan dikerjakan. Masalahnya, proyek JSS yang panjangnya mencapai sekitar 29 Km perlu mendapat restu dulu dari pemerintah. “Siapapun yang membangun, jembatan itu mesti jadi,” kata Direktur Utama  PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS), Agung Prabowo kepada wartawan, Selasa, (29/04/2014).

Seperti diketahui PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS), merupakan pemrakarsa pembangunan proyek JSS tersebut. Namun sayangnya hingga kini studi kelayakan (feasibility study) belum dikerjakan.

Menurut Agung, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah. Meski tidak jadi dimulai 2014, proyek JSS sangat penting dan wajib dibangun untuk kebutuhan Indonesia. “Siapapun yang membangun, jembatan itu mesti jadi,” ucapnya

Lebih jauh kata Agung, proyek JSS  telah memenuhi beberapa unsur, terutama infrastruktur ramah lingkungan (green infrastructure) dan berkelanjutan (sustainable) baik dari segi material pembangunan hingga konsep pengembangan. “Jelas,  kita materialnya enviromental friendly. Di kawasan itu 50% ruang terbuka hijau, pro lingkungan,” paparnya

Dikatakan Agung, pembangunan JSS akan memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif, tanpa mengesampingkan aspek lingkungan. “Secara sosial, kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Kalau ekonomi sudah jelas, itu memajukan perekonomian,” imbuhnya

Sebelumnya, Agung mengaku pihaknya masih menunggu keputusan resmi dan akan patuh serta loyal pada apapun yang akan diputuskan oleh pemerintah selaku pemegang kebijakan. “Kami akan patuh dan loyal, apapun yang akan diputuskan pemerintah, sesuai dengan surat yang kami kirimkan kepada Ketua Dewan Pengarah Pengembangan Kawasan Strategis & Infrastruktur Selat Sunda,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Padahal, sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga ketua dewan pengarah pembahasan proyek jembatan Selat Sunda mengharapkan studi kelayakan dapat selesai pada 2014. Berdasarkan informasi, studi kelayakan proyek sepanjang 30 KM idealnya memakan waktu 24 bulan. Hal itu sesuai dengan aturan yang dituangkan dalam Perpres No. 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Industri Selat Sunda (KSISS).

Berdasarkan rencana lingkup kerja (scope of work) GBLS, studi kelayakan untuk proyek dengan investasi sekitar Rp150 triliun itu dibutuhkan anggaran Rp3 triliun hingga Rp3,5 triliun.

Mahdani, Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencana Pembangunan Daerah mengatakan Pemprov Banten mengharapkan proyek jembatan Selat Sunda dapat segera direalisasikan.

Menurutnya, berdasarkan keputusan Menko Perekonomian, studi kelayakan sudah dapat dilakukan oleh swasta dan dalam hal ini diberikan kepada pihak pemrakarsa yaitu  GBLS.

Peletakan batu pertama yang seharusnya dilakukan pada 2014 ini menurutnya dipastikan batal. Akibat studi kelayakan yang belum dilaksanakan. “Sejauh mana perkembangan FS, kita tidak tahu. Yang jelas pemerintah batal ground breaking tahun ini. Bukan banten yang batal ground breaking tapi pemerintah pusat,” pungkasnya. (ek)

Baca :  Terbitkan Global Bond, Inalum Diminta Transparan dan Hati-Hati Kelola Dana