Gelontorkan Rp3,6 Triliun, DPR Anggap Mendikbud Perhatikan Kesejahteraan Guru Honorer

JAKARTA-Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim memberikan Bantua Subsidi Upah (BSU) kepada para guru honorer non PNS, baik sekolah negeri maupun swasta yang bergaji di bawah Rp5 juta merupakan angin segar.

Karena itu DPR perlu memberi apresiasi lantaran perhatian kesejahteraan kepada 2.034.732 tenaga pendidik sangat tinggi.

“Bantuan sebesar Rp1,8 juta untuk setiap tenaga pendidik tentu sangat berarti. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir,” kata anggota Komisi X DPR Ali Zamroni kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Menurut Ali, BSU kepada tenaga pendidik honorer ini bentuknya mirip skema BLT yang diberikan kepada para pekerja swasta non PNS yang bergaji di bawah Rp5 juta.

Hanya saja beda sumber pembiayaannya.

Baca :  Termasuk Tunjangan Profesi Guru, Pemerintah Hemat DAK Rp 29,8 Triliun

“Kalau BLT pekerja itu sebesar Rp600.000 dari BPJS Ketenagakerjaan, sementara BSU pendidik dari APBN,” ujarnya.

Lebih jauh Politisi Gerindra ini menilai kebijakan Mendikbud sudah berpihak kepada guru.

Karena semua elemen sudah mendapat bantuan terkait dampak Covid-19.

Misalnya Banpres Rp2,4 juta untuk UMKM, Bansos untuk masyarakat miskin, Bantuan pelatihan untuk karyawan terkena PHK dalam Kartu Prakerja dan bantuan subsidi gaji karyawan swasta bergaji di bawah Rp5 juta.

“Jadi hanya tinggal tenaga pendidik yang belum mendapat bantuan. Makanya BSU dari Kemendikbud ini sebagai solusi terbaik dan memberikan keadilan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi tenaga pendidik dan kependidikan honorer di negeri maupun swasta sebesar Rp 3,662 triliun,.

Baca :  DPR Minta Menteri Nadiem Perhatikan Kesejehteraan Guru

Nantinya masing-masing akan mendapatkan BSU sebesar Rp 1,8 juta.

Menurut Mendikbud Nadiem Makarim, BSU Rp 1,8 juta ini diberikan sekaligus kepada masing-masing penerima yang akan digelontorkan dalam waktu dekat ini.

Ada delapan kategori penerima BSU Rp 1,8 juta khusus tenaga pendidik dan kependidikan honorer yaitu guru, dosen, guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

“Delapan kategori itu berlaku untuk sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Jadi subsidi upah Rp 1,8 juta itu bukan cuma untuk sekolah atau kampus negeri. Operator sekolah juga dapat karena masuk tenaga kependidikan,” terang Nadiem Makarim dalam rapat kerja Komisi X DPR RI, Senin (16/11/2020).

Baca :  IAAC: Surat Andi Taufan Kategori Pelanggaran Hukum

Lebih lanjut dikatakan, untuk mendapatkan BSU ini, ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, berkewarganegaraan Indonesia. Kedua, bukan berstatus PNS.

Ketiga, tidak menerima bantuan subsidi upah dari Kementerian Tenaga Kerja sampai 1 Oktober 2020.

Keempat, tidak menerima kartu prakerja per 1 Oktober 2020. Kelima, memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan.

Lebih lanjut dikatakan, Kemendikbud menargetkan 2.034.732 tenaga pendidik dan kependidikan akan menerima BSU Rp 1,8 juta.

Terdiri dari 162.277 dosen PTN dan PTS.

Kemudian 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta. 

Serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. ***EKO