JAKARTA-Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menilai ambisi pemerintah untuk meraih pendapatan negara sebesar Rp 165 triliun dari program tax amnesty atau pengampunan pajak gagal total.
Terbukti, hingga akhir Agustus 2016, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) baru mengumpulkan duit tebusan amnesti pajak Rp2,14 triliun.
Angka tersebut baru menyentuh 1,3 persen dari target pemerintah sebesar Rp165 triliun yang diperkirakan bisa terkumpul sampai akhir tahun nanti.
“Sepertinya akan sulit tercapai pada tutup tahun 2016. Untuk mencapai 10 persen saja dari target sudah tidak mungkin,” ujar Arief di Jakarta, Senin (12/9).
Menurutnya, indikator ketidakmampuan pemerintah mengejar pendapatan negara melalui penerimaan pajak lewat program amnesti pajak sangat jelas terlihat.
Dalam APBNP 2016, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.539,17 triliun.
Sekitar Rp165 triliun diantaranya, ditargetkan berasal dari uang tebusan amnesti pajak.
Sementara itu, realisasi penerimaan perpajakan sepanjang paruh pertama tahun ini baru terealisasi 34 persen atau sebesar Rp522 triliun.
Capaian tersebut turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp535 triliun.
“Jadi sangat tidak mumgkin target amnesti pajak akan tercapai pada tahun ini,” terangnya.
Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak yang mempunya usaha beromzet dibawah Rp 5 Miliar.
Artinya pemerintahan akan melakukan pemalakan pada jenis usaha kecil menengah seperti pemilik restoran padang, warteg,
Pedagang pasar tradisional, petani kebun sawit, pemilik cafe non franchise, usaha kerajinan rakyat dll .
Hal ini tentu akan meningkatkan harga jual dari produk yang dihasilkan oleh sektor usaha beromzet kurang dari Rp 5 Miliar.
Langkah kedua adalah memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah yang tidak prioritas.
“Bisa jadi penundaan DAU untuk tahun 2016 bukannya ditunda tapi akan dibatalkan oleh pemerintah Pusat,” terangnya.
Menurutnya, pengurangan DAU juga akan banyak berpengaruh pada perekonomian nasional.
Turunnya belanja negara maka sektor usaha yang berhubungan dengan belanja negara akan mengalami penurunan omset dan berakibat target penerimaan pajak dari WP beromzet kurang dari Rp 5 miliar juga tidak akan tercapai.
“Dampak paling ngeri adalah ledakan pengangguran apalagi tahun depan akan ada angkatan kerja baru hingga 2 juta orang dan yang paling ngeri adalah PHK besar besaran disektor UKM,” imbuhnya.
Jika program tax Amnesty yang tinggal hanya 4 bulan lagi di term pertama hanya akan menghasilkan Rp 10 hingga Rp 16,5 Triliun saja maka sudah dipastikan defisit anggaran akan semakin melebar hingga melebihi pagu yang ditetapkan oleh UU APBN.
Ini artinya, pemerintah Joko Widodo mengalami kegagalan dalam pengelolaan Keuangan negara dan tentu ada konsekuensinya.
“Apabila penerimaan yang terus defisit diakhir tahun 2016 dan tahun 2017 sudah pasti akan menciptakan proyek-proyek pemerintah mangkrak dan pemerintah gagal bayar terhadap supplier dan kontraktor yang menjadi rekanan pemerintah,” terangnya.
Dampak lanjutannya jelas Arief, kredit macet perbankan meningkat karena supplier dan kontraktor rekanan pemerintah dalam mendapatkan proyek pemerintah juga menggunakan kredit perbankan.
Sementara itu juga akan banyak industri yang produknya di beli oleh supplier dan kontraktor rekanan pemerintah seperti alat kesehatan, ATK, alat transportasi, alat peraga pendidikan, alat alat berat, bahan bangunan semua terpaksa tidak terbayar karena supplier dan kontraktor rekanan pemerintah tidak sanggup membayar barang yang sudah dibeli dan dipakai untuk proyek pemerintah akibat pemerintah mengurangi anggarannya untuk tahun 2017.
Lebih lanjut dia menjelaskan, yang paling mengerikan adalah membaiknya ekonomi Amerika Serikat (AS).
Hal ini secara otomatis The Fed akan menaikan suku bunganya.
Artinya akan terjadi Capital Flight yang cukup besar dari Indonesia.
Diakhir bulan Agustus saja, begitu The Fed baru berencana menaikan suku bunganya, Rp 18 Triliun rupiah uang dari Indonesia terbang keluar.
“Dampak membaiknya ekonomi AS juga berdampak pada pembatalan rencana investasi dari para investor yang sudah buat MoU dengan pemerintah Indonesia,” katanya.
Selain itu, dia mengatakan sektor penerimaan pajak dari produk produk komoditi juga akan semakin berkurang karena India, China, Timur Tengah, Eropa sebagai tujuan ekspor komoditi Indonesia juga mengalami pelemahan ekonomi domestiknya.
“Kalau sudah begini, sebaiknya Menkeu Sri Mulyani yang sebenar sudah tahu kondisi ekonomi nasional yang sudah 1 tahun setengah di bawah pimpinan Joko Widodo yang amburadul dan terlalu optimis tanpa perhitungan yang tepat, segera saja mengundurkan diri dari jabatan Menkeu daripada reputasinya hancur sebagai ekonomi yang piawai,” pungkasnya.
