Gubernur Jatim Fasilitasi Pertemuan Kapolrestabes dan Wartawan

Thursday 7 Aug 2014, 9 : 13 pm
by

SURABAYA-Gubernur Jawa Timur (Jatim) , Soekarwo memfasilitasi pertemuan antara Kapolrestabes dengan para wartawan di gedung negara Grahadi Surabaya, Kamis (7/8). Hal ini dilakukan Gubernur yang akrab di sapa Pakde Karwo ini berkaitan dengan kejadian perampasan dan penghapusan memori foto milik salah seorang wartawan Harian Birawa, pada Rabu (6/8) siang.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, Kapolrestabes Surabaya dan Bapak Martono selaku sesepuh wartawan ini berlangsung tidak lebih dari satu jam di Ruang Kerja Wagub Jatim Jl. Gubernur Suryo No. 7 Surabaya.

Meski pertemuan sangat singkat, namun berlangsung damai, penuh kekeluargaan dan toleransi serta saling memaafkan atas kekilafan yang terjadi di lapangan. “Kalau ada gesekan sedikit, itu sudah biasa dan wajar dalam kehidupan. Kita sebagai orang timur bisa duduk bersama untuk membicarakan persoalan pasti bisa diatasi dengan baik,” tuturnya.

Menurutnya, pers dan kepolisian adalah dua unsur yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan masing- masing unsur saling membutuhkan. “Kepolisian butuh wartawan agar bisa menyampiakan informasi kepada masyarakat, begitu juga wartawan membutuhkan pihak kepolisian untuk memperoleh informasi atau data sebagai bahan penulisan di medianya,” jelasnya.

Karena itu, hubungan baik yang telah dibangun sejak lama kedua belah pihak ini jangan sampai retak gara- gara sedikit kesalah pahaman yang tidak disengaja oleh kedua belah pihak. “Semoga pertemuan ini, walaupun singkat tapi bisa membawa keberhasilan dan dapat memupuk persaudaraan serta mempererat hubungan pertemanan yang telah dibangun makin menjadi baik, dekat dan mesra,” tegas Pakde Karwo yang langsung disambut tawa para wartawan.

Sementara itu Kapolrestabes Surabaya, Kompol Setija Junianta menyampaikan permohonan maaf atas kejadian di lapangan kemarin. Karena peristiwa itu sebetulnya tidak diinginkan dan tidak ada gambaran sama sekali kalau akan terjadi gesekan. “Kejadian itu sama sekali tidak kami setting atau kami rencanakan, jadi murni kejadian yang tak terduga,” tegasnya.

Kapolrestabes menjelaskan, kronologis kejadian di lapangan, pihaknya sedang melakukan pertemuan pimpinan demo Faf Adisiswo serta Sekretaris KPU Jatim Jonathan Judianto.“Dalam pertemuan, kami membahas agar semua bisa berjalan tertib, aman dan lancar. Setelah kami sepakat dan menghasilkan persetujuan pengunjuk rasa diberikan waktu satu jam untuk menyampikan aspirasinya.Namun, tiba- tiba diluar terjadi exsiden yang tidak kami inginkan dan bayangkan sebelumnya. Otomatis, saya langsung memutuskan keluar untuk mengamankan anggota saya dan minta Pak Faf supaya mengamankan anak buahnya. Dengan tujuan agar tidak bertambah panas dan kejadiannya bisa segera direda,” jelas Setija Kapolrestabes Surabaya.

Sebelum mediasi ditutup, perwakilan dari Koran Bhirawa mewakili media mengatakan, pers sudah bisa menerima permohonan maaf dari pihak kepolisian. Tetapi kejadian seperti ini jangan sampai diulangi lagi dikemuadian hari, karena bagaimanapun wartawan juga manusia dan mereka bekerja bukan hanya mencari sensasi atau mainan. “Yang namanya wartawan harus mencari berita atau informasi secepat mungkin dan sehangat mungkin disertai gambar langsung dari tempat kejadian. Karena tuntutan itulah, maka teman-teman wartawan berusaha sekuat tenaga mengabadikan moment yang mereka anggap bisa menjadi berita atau informasi untuk masyarakat luas. Kalau sudah bekerja dan berusaha sekuat tenaga untuk memdapatkan gambar atau informasi terus serta merta dirampas dan ditambah lagi dengan diinjak kakinya sebelum ditarik kameranya itu namanya sudah tidak logis dan bisa dikatakan semena- mena,” jelasnya. (LITA)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Usaha Induk Pesantren

BI Dukung Pesantren Terintegrasi Dalam Usaha Induk

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) bersama 110 pesantren yang tersebar di seluruh

DPD Siap Sosialisasikan Kenaikkan BBM

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menganggap pemerintah bisa memanfaatkan DPD