Gugus Tugas Covid 19 dan Jaring Pengaman Sosial

MH, Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Bidang Perekonomian Periode 2019-2024.

Oleh: MH. Said Abdullah

Kita sedang bekejaran dengan waktu dalam penanggulangan Covid-19, baik dalam penyelamatan korban yang sudah terinfeksi virus, maupun menghambat laju penyebaran virus. Semua skema penyelamatan dan bantuan, tidak boleh ada kata terlambat, semuanya harus dilakukan dengan cepat, cermat dan tepat. Tanggungjawab teknis dan kendali itu semua ada di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang dibentuk Presiden.

Kita sangat prihatin, melihat tren rasio kematian (death rate) yang tinggi akibat Covid-19 di Indonesia, dengan rata-rata saat ini sekitar 7-8 Persen. Jika angka ini terus bertahan seperti saat ini, besar harga yang harus kita bayar, terlebih jika persebaran virus korona makin meluas dengan jumlah penderita makin banyak.

Baca :  Sirmadji: Kita Bisa Menang

Besar harga yang harus kita bayar, korban kemanusiaan dan ekonomi yang makin terpuruk. Saya tidak sependapat jika rakyat jadi korban karena kapasitas negara yang terbatas, lantas harus menjalani seleksi alam bernama herd immunity (kekebalan kawanan).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, harus diberikan target kerja, sekaligus kewenangan dan anggaran yang cukup dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Saya berharap, setidaknya pada akhir bulan April, kita harus memenangkan pertarungan ini.

Apapun semua usaha (effort), harus kita lakukan, untuk menyelamatkan kehidupan warga negara dan perekonomian nasional. Saya menganggap, ini sebagai pertarungan untuk menguji solidaritas dan daya tahan kita sebagai bangsa, agar tetap memiliki masa depan yang cerah, untuk generasi kita dimasa yang akan datang.

Baca :  Singapura Tetap Pusat Bisnis Terbaik Meski Ada Covid-19

Jaring Pengaman Sosial
Guna mendukung kelangsungan hidup rakyat, diluar upaya upaya penanganan langsung yang dilakukan Gugus Tugas, pemerintah bersegera membuat kebijakan-kebijakan jaring pengaman sosial (Social Savety Net). Kebijakan ini diberikan kepada semua kelompok masyarakat terpapar, yang terdampak baik secara kesehatan maupun secara ekonomi.

Untuk melaksanakan kebijakan itu, saya berharap pemerintah segera mengajukan APBN Perubahan tahun 2020, sehingga secara matematis kita memiliki ruang pembiayaan yang cukup.