SURABAYA-Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Saifullah Yusuf mengatakan diperlukan terobosan cerdas, inovatif, dan ide-ide kreatif untuk bisa memenuhi kekurangan jumlah rumah yang terus bertambah. Kebutuhan rumah (backlog) di Indonesia saat ini mencapai 15 juta unit. Dari jumlah tersebut 500 ribu diantaranya di Jatim (300 ribu di daerah perkotaan dan 200 ribu di daerah pedesaan).
Demikian disampaikan Gus Ipul yang juga menjadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat Prov. Jatim saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Tahun 2014, di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (12/11).
Menurutnya, permasalahan tersebut merupakan permasalahan bersama, antara pemerintah dan para pengembangan perumahan. Pemerintah, bisa membantu dengan cara mempermudah perijinan, mempermudah pemecahan pensertifikatan, dan membantu menyediakan lahan.
Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan lahan, Gus Ipul berpendapat agar para pengembang mengubah paradigma membangun rumah dari pola lama menjadi pola baru yaitu membangun rumah secara vertikal.“Apersi merupakan organisasi orang-orang yang memikirkan dunia dan akhirat. Artinya bekerja menyediakan perumahan bagi orang yang betul-betul membutuhkan perumahan sekaligus dapat untung walaupun tidak begitu besar,”ujarnya.
Sesuai dengan Program Kabinet Kerja yang lebih terfokus pada poros maritim dan ketahanan pangan, menurut Gus Ipul hendaknya APERSI dalam waktu dekat lebih fokus pada pembangunan perumahan rakyat untuk nelayan, petani, buruh. Tetapi pembangunan tepai berpola vertikal.
Ketua Umum APERSI Pusat Edy Ganefo menginginkan agar Gus Ipul sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Perumahan Jawa Timur dapat mewujudkan Jawa Timur sebagai barometer pembangunan perumahan rakyat di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut Edy berharap agar pemerintah memberikan perhatian kepada APERSI agar pemenuhan backlog dapat cepat tercapai. Dengan cara pemangkasan birokrasi perijinan, pemangkasan birokrasi pemecahan sertifikat, kemudahan pengadaan lahan. Karena saat ini menurutnya ada 60 juta orang atau 15 juta keluarga yang belum dapat menempati rumah layak huni.
Sementara itu Sekretaris Menteri PU dan Perumahan Rakyat Dr. Rildho Ananda Anwar mengatakan bahwa masalah perumahan utamanya perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah masalah bersama. Salah satu cara yang dapat dikerjakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memangkas birokrasi perijinan dengan tarif murah, mempermudah pensertifikatan, penyediaan lahan.
“Sebetulnya backlog 15 juta unit, merupakan permasalahan pemerintah daerah. Tanpa partisipasi pemerintah daerah, pengembang sangat kesulitan untuk memenuhi backlog tersebut,”ungkapnya.
