JAKARTA-Pengamat politik Islam, Zuhairi Misrawi meminta partisipasi masyarakat, utamanya warga DKI Jakarta untuk melawan upaya politisasi agama dalam ajang pilkada DKI Jakarta ini.
Sebab, politisasi agama ini tidak hanya membuat bangsa ini hancur, tetapi juga membawa bencana bagi Indonesia.
“Saya kira, malapetaka bagi demokarasi dan angsa ini jika politisasi agama ini dimainkan terus. Kita harus melawan bersama-sama. Ini sebuah kemunduran,” tegasnya di Jakarta, Jumat (20/1).
Menurutnya, perlawanan terhadap politisi agama ini tidak semata-mata kepentingan politik Basuki Tjahaja Purnama, tetapi ini demi menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia.
Sebab bisa dipastikan, bangsa ini akan tercerai berai jika anak bangsa abai dengan politisasi agama ini.
“Isu politisasi agama ini ancaman nyata bagi kebhinekaan kita. Tetapi, saya melihat, walaupun Ahok diserang dengan berbagai fitnah, surveynya masih tetap tinggi,” terangnya.
Hal ini menandakan cara beragama warga DKI Jakarta dan orang Indonesia umumnya sangat dewasa.
“Mereka tidak ingin, agama masuk pada ranah politik, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Dia melihat, nuansa politisasi agama dalam pilkada DKI Jakarta sangat terang benderang.
Dalam kasus Ahok misalnya, beberapa saksi pelapor itu berafiliasi dengan FPI yang selama ini menjadi “musuh politik” Ahok.
Apalagi nanti, Rizieq Shihab menjadi saksi ahli.
“Itu kan sangat janggal sekali,” imbuhnya.
Pasalnya, masyarakat Jakarta sangat paham bahwa sejak Ahok diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Rizieq Cs adalah orang pertama yang tidak setuju dengan putra Belitung itu menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta.
Bahkan Imam Besar FPI ini mengangkat Gubernur tandingan dengan menunjuk koleganya sendiri di FPI yaitu Fahrurrozi Ishaq.
Hal ini mengkorfirmasikan telah terjadi politisasi agama untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
“Saya mengapreasi kinerja Tim Advokasi Bhineka Tunggal Ika BTP yang telah berhasil membongkar kepalsuan-kepalsuan yang selama ini dianggap kebenaran,” tuturnya.
Terkait penodaan agama, Almuni Universitas Al-Azhar, Mesir Kairo mengaku sudah menonton vidio editan berdurasi 30 detik versi Buni Yani.
Kesimpulannya, Ahok tidak menodai agama karena tidak memenuhui unsur-unsur penodaan agama.
“Letak persoalan terutama pada kata “pakai” . Memang perbedaannya jauh tatkala menggunakan kata pakai dan tidak menggunakan kata pakai. Nah kata pakai ini menurut Ahok merujuk pada pilkada Belitung Timur, dimana pada waktu itu ada seleberan yang menggunakan Al Maidah 51 untuk menggagalkan langkah Ahok menjadi bupati pada waktu itu,” ulasnya.
Dengan demikian, urainya, sebenarnya tidak ada konteks dan niat Ahok menodai agama. Justru Ahok mengingatkan atau memberi warning agar berpolitik secara sehat, fair, rasional dan tidak menggunakan agama.
“Sebab agama itu sangat suci, mulia dan jangan merendahkan agama untuk tujuan-tujuan politik,” tegasnya.
Karena itu, isu penodaan agama dari pidato Ahok sangat terlalu jauh.
“Dan saya kira, ini salah satu ujian atau musibah bagi negeri ini karena menertersangkakan seseorang yang tidak melakukan kesalahan dalam penodaan agama. Jadi, saya melihat, pidato Ahok tidak menodai agama dan tidak memenuhi unsur penodaan agama,” ucapnya.
Kitab Suci Alquran sendiri jelasnya lebih lanjut, sudah ada penjelasan kepada orang yang menodai agama.
Dan penjelasan dalam Alquran sebenarnya sangat sederhana.
“Alquran sendiri menyebutkan diminta untuk dikembalikan kepada Allah. Karena agama itu milik Allah. Kalau ada orang yang menghina agama, diserahkan kepada Allah dan bukan kepada pengadilan,” imbuhnya.
Namun sayangnya lanjutnya, Indonesia menganut UU Penodaan Agama yang sebenarnya sudah dijudicial review oleh Gus Dur.
Karena kasus penodaan agama bisa digunakan secara politis, baik itu praktis maupun politik primordial.
“Dan ini kejadian,” terangnya.
Senada dengan Gus Mis, Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Gozali Harahap mengaku dalam literatur yang ada, tidak ada satu celahpun yang mengatakan bahwa AHok melakukan penistaan terhadap agama.
Karena itu, dia berkeyakinan munculnya kasus ini sangat erat kaitannya dengan politik.
“Sangat jelas sekali. Saya kira, bukan kita saja yang cerdas, tetapi orang bodohpun sangat paham kalau kasus yang menjerat pak Ahok ini kental nuansa politiknya,” imbuhya.
PPP katanya sejak awal tidak pernah ragu memberikan kepercayaan kepada Ahok-Djarot untuk kembali memimpin Jakarta.
Karena dari apsek kapasitas, kualitas, kecerdasan dan integritas, pasangan Ahok-Djarot jauh lebih unggul dibandingkan dua kandidat cagub yang lainnya.
“Mari kita samakan persepsi dan keyakinan untuk memenangkan Ahok-Djarot,” pungkas Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPP PPP ini.
