JAKARTA–Kalangan DPR meragukan kredibilitas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam mengusut dugaan korupsi proyek e-KTP. Alasannya lembaga anti rasuah itu dianggap tidak transparan dan terkesan mengada-ada. “Jadi, saya lebih percaya Gamawan Fauzi dibanding Agus Rahardjo. Apalagi dalam audit BPK 14 Juni 2014, tender e-KTP itu dinyatakan bersih, dan hanya ada potensi kerugiakan negara sebesar Rp 45,9 miliar,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam dialektika demokrasi “Perlukah Pansus e-KTP?” bersama pengamat Hukum Pidana TPPU Yenti Garnasih di Jakarta, Kamis (16/3/2017).
Tidak hanya itu, lanjut Fahri, pemegang proyek itu Mantan Mendagri Gamawan Fauzi yang dinilai bersih, berkomitmen dan malah mendapat Bung Hatta Awards. Apalagi Gamawan sudah memberi kesaksian dan tidak menerima apapun dari proyek tersebut.
Bahkan sebelum tender, Gamawan menggandeng 15 kementerian negara untuk mendapatkan kesepakatan agar proyek e-KTP ini sukses dan berjalan dengan baik karena akan digunakan untuk pemilu 2014. “Kini tiba-tiba Agus Rahardjo bilang ada kerugian negara Rp 2,3 triliun. Dari mana itu audit?” ungkap Fahri seraya mempertanyakan.
Sama dengan kasus Hambalang, KPK sibuk ngurus uang yang Rp 25 miliar (bukan uang APBN), sedangkan kerugian negara Rp 2,5 triliun malah tidak diurus. Demikian pula skandal bank Century. “KPK banyak menyebut nama-nama yang diduga terlibat. Tapi, sampai sekarang yang dipidana hanya Budi Mulya dan Robert Tantular yang tak mengerti soal baillout. Lalu, nama-nama yang lain kemana?” tanya politisi PKS ini kecewa.
Apalagi sebelumnya konsorsium Agus Rahardjo kalah tender dan meski proyek e-KTP ini jalan terus, namun terus berusaha ‘ngrecoki’. Padahal, audit yang dipakai KPK dari BPKP bukan BPK, dan yang membuat kerugian negara itu BPK. Tapi, kasus ini tiba-tiba diblow up besar-besaran dengan arah yang tidak jelas. “Bagaimana dengan 15 kementerian yang terlibat. Betulkah ada korupsi? Kalau tidak, berarti sengaja menyerang DPR,” jelas Fahri.
Untuk itu Fahri mengusulkan angket e-KTP, agar semuanya terbuka dan masyarakat bisa menonton drama yang terjadi sebenarnya di dalam proyek e-KTP ini. Seharusnya semua mendukung ini, karena nama-nama tersebut hanya berdasarkan nyanyian Nazaruddin (eks Bendum Demokrat) itu. “Jadi, Nazaruddin ini bukan justice collaborator, melainkan justice kalkulator. Apa seperti ini cara mengelola negara. Semua dirusak dengan intimidasi?” ujarnya.
Fahri mempertanyakan kenapa tidak suka dengan investigasi yang dilakukan oleh DPR RI? Bahwa angket DPR itu perintah UUD NRI 1945 dan aturan DPR RI. “Jadi, tidak usah alergi dengan angket DPR,” pungaksnya.
Sementara Yenti berharap KPK menyampaikannya dengan benar. Baik konstruksi maupun struktur orang-orang yang menerima dan mengembalikan itu justru lebih mudah dibuktikan. Dimana orang yang mengembalikan uang korupsi itu tidak serta-merta bebas dari pidana. “14 orang yang mengembalikan uang itu justru ditersangkakan dengan UU TPPU. Sementara 60 orang yang disebut akan menerima itu belum tentu menerima,” katanya.
Namun, Yenti tidak mau disalahkan selaku anggota Pansel anggota KPK dengan memilih Agus Rahardjo. Mengapa? Karena menurut dia, yang menentukan keanggotaan KPK tersebut juga Komisi III DPR RI. “Jadi, tanpa keterlibatan DPR, Pak Agus juga akan terpilih,” ungkapnya. ***
