JAKARTA-Presiden Joko Widodo lagi-lagi mengancam menteri bidang ekonomi saat rapat terbatas di Kantor Presiden. Jokowi marah karena masih adanya kendala dalam berinvestasi di Indonesia. Karena itu, Presiden kembali meminta para menteri bidang ekonomi agar melakukan langkah-langkah terobosan yang cepat. “Masih banyak sekali. Dimulai yang pertama, dari prosedur waktu dan perizinan yang sangat lama, kendala di peraturan-peraturan yang segera harus dikumpulkan, ditumpuk, dilihat satu persatu dan bisa direvisi. Jadi dihapuskan dan dihilangkan,” kata Presiden Jokowi dalam arahannya saat memimpin rapat terbatas yang membahas masalah Foreign Direct Investment (FDI), di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9).
Rapat terbatas itu antara lain dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry M. Baldan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
Presiden Jokowi juga menyebut masalah pembebasan lahan dan tata ruang, yang membutuhkan terobosan yang kuat, sehingga sinyal itu ditangkap oleh dunia usaha dan investasi.
Demikian juga mengenai masalah pasokan listrik. Presiden Jokowi mengingatkan, harus betul-betul bisa dijelaskan kepada investor dan dunia usaha. “Misalnya, pada tahun kesekian sudah ada tambahan pasokan sekian. Mereka menunggu kepastian itu,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Indonesia, dimana Indonesia masih nomor 6 (enam) di ASEAN. Prosedur yang harus dilalui untuk memulai sebuah usaha di Indonesia, kata Presiden Jokowi, masih 10 prosedur. Sementara Singapura, Malaysia hanya 3 prosedur. “Berarti 70% harus hilang. Waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha, coba dicatat, malu kita ini, masih 52,5 hari, bandingkan dengan Singapur 2,5 hari, Malaysia 5,5 hari. Sudah pembandingnya yang dekat-dekat saja,” paparnya.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta semua harus betul-betul mengumpulkan semua yang berkaitan dengan hal-hal perijinan persyaratan, semua dikumpulkan. “Perlu betul-betul langkah konkret yang bisa dampaknya dirasakan langsung oleh dunia usaha , investasi, masyarakat yang ingin memulai sebuah usaha,” tegasnya.
Menuurut Presiden, jika pimpinan di kementerian tidak kuat mengendalikan bawahannya , di eselon I, eselon II, apalagi terkena arus di bawahnya, lanjut Presiden, sudah lupakan mengenai masalah ini, lupakan. “Kalau tidak punya keberanian melakukan terobosan itu juga lupakan. Karena kita ini memang sangat ruwet sekali,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani mengatakan, mulai hari ini, mengurus izin investasi bisa selesai 3 jam saja. “BKPM mulai hari ini kita menyiapkan iklim investasi yang pengurusan izinnya diselesaikan 3 jam,” ucap Franky di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9).
Menurut Franky, dalam 3 jam pihaknya bisa menyelesaikan izin prinsip investasi, izin soal akta perusahaan serta NPWP “Ini akan kami proses,” tegasnya.
