JAKARTA-Partai Amanat Nasional (PAN) terus membuka diri melakukan komunikasi politik untuk menjajaki koalisi dengan sejumlah partai menjelang pilpres 2014 ini. Namun partai matahari terbit ini membandrol Ketua Umumnya, Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden (cawapres) bagi mitra koalisinya. Bahkan, keputusan cawapresnya Hatta ini merupakan harga mati yang akan ditawar lagi. “Kita tawarkan cawapres. Itu harga mati,” kata Ketua Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) DPP PAN Joncik Muhammad di Jakarta, Selasa (15/4).
Menurutnya, dukungan PAN terhadap Hatta Rajasa agar menjadi cawapres mitra koalisi sudah bulat. Ini sangat beralasan mengingat rekam jejaknya yang sudah terbukti di pemerintahan.
Hatta katanya, syarat berpengalaman dan kompeten duduk di pemerintahan. Sehingga harga mati bagi posisi cawapres itu sangat wajar dilontarkan kepada bakal partai koalisi. “Memangnya ada yang lebih kompeten dari pak Hatta. Dia sudah terbukti dan sempurna,” ujar dia.
Joncik mengungkapkan belakangan ini PAN secara intensif melakukan komunikasi politik dengan PDI Perjuangan dan Gerindra untuk merealisasikan peluang koalisi.
Dalam kesempatan itu Ketua Umum PAN Hatta Rajasa langsung turun tangan menemui struktur kedua partai tersebut. “Hingga saat ini hanya dua partai itu yang paling intensif jalinan komunikasinya. Kalau dengan Golkar komunikasinya tidak terlalu intensif, lagi pula kalau pak Ical dengan pak Hatta itu tidak pas, pak Ical Lampung, pak Hatta Palembang,” seloroh dia.
Lebih jauh dia mengatakan selain harga mati pengusungan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden, PAN juga mensyaratkan adanya kesamaan visi dan misi partai koalisi. PDI Perjuangan dan Gerindra dianggap sudah memenuhi kesamaan visi dan misi itu. “Jangan sampai di tengah jalan partai koalisi ini ada yang tidak satu visi dan satu misi,” kata dia.
Selain itu, kata Joncik, meskipun koalisi yang dibangun PAN baik dengan PDI Perjuangan maupun Gerindra diyakini sudah mampu memenuhi ketentuan presidential threshold berupa 20 persen kursi di DPR, namun tetap diperlukan koalisi dengan partai lain untuk memastikan pemerintahan bisa berjalan seiring dengan parlemen.
