JAKARTA-Pemerintah diminta berani menghentikan pembayaran bunga obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp60 triliun pertahun.
Karena dana sebesar itu bisa digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Saya melihat ada pengeluaran besar, yakni pemerintah terus membayar bunga obligasi Rp 60 triliun pertahun, meski ganti nama. Bahkan dana ini hanya dinikmati segelintir orang saja,” kata Mantan Menko Perekonomian era Gus Dur, Rizal Ramli usai bertemu Ketua DPR, Marzuki Alie di Jakarta, Selasa,(25/6).
Menurut mantan pendiri Econit ini, dana sebesar itu jauh lebih besar untuk penghematan BBM bersubsidi.
Apalagi pembayaran bunga obligasi sampai 2033.
“Karena itu DPR harus membentuk Pansus obligasi BLBI ini guna menghentikan pembayaran bunga obligasi ini.
Saat ditanya apakah pemerintah bisa mengeluarkan aturan penghentian ini, Rizal mengakui pemerintah sebenarnya bisa bertindak.
“Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Menkeu berani melakukan itu,” tegasnya.
Ke depan, Rizal berharap pemerintah tak lagi setiap tahun mengeluarkan APBN-P.
Karena APBN-P menjadi pintu masuk penggunaan anggaran yang tidak tepat.
“Tugas Menkeu harus berpikir keras untuk membuat indikator pertumbuhan ekonomi dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi,” terangnya.
Lebih jauh kata Rizal, pihaknnya menginginkan ada perubahan dalam proses anggaran APBN, karena APBN-P itu tak terlalu diperlukan, kecuali ada gejolak ekonomi, dan resesi ekonomi global.
Tapi, dengan APBNP ini justru ada potensi terjadinya penyalahgunaan uang negara Rp 1.700 triliun itu,” ujarnya.
Terkait kenaikan BBM ini, Rizal menyatakan rakyat mengalami pukulan telak tiga kali berturut-turut akibat rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Beban rakyat akan menjadi makin berat lagi, karena keputusan tersebut justru terjadi menjelang tahun ajaran baru, puasa, dan lebaran.
Dicontohkan Rizal, pukulan pertama, ketika masih wacana kenaikan harga BBM masih didiskusikan, harga-harga sudah naik.
Kedua, harga kembali naik ketika DPR menyetujui APBN-P 2013. Pukulan ketiga, saat pemerintah benar-benar mengumumkan naiknya harga BBM harga-harga naik lagi.
Semua ini membuktikan pemerintah tidak peka dengan beban rakyat yang sudah sangat berat.
Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Alie menyambut baik usulan Rizal Ramli terkait pembahasan anggaran di Banggar DPR. Karena itu DPR akan melakukan pertamuan lanjutan dengan Banggar DPR RI, agar ke depan APBN bisa menjadi lebih baik.
Diakui Marzuki, DPR selalu terbuka menerima masuk masyarakat agar APBN tepat sasaran dan sesuai dengan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Makanya, perubahan pembahasan anggaran ini agar ada kepastian dan menjadikan APBN lebih baik dari yang sekarang. **can
