Hentikan Industrialisasi Pangan, Petani dan Nelayan Harus Maju

Thursday 16 Oct 2014, 9 : 37 pm
by

JAKARTA-Aliansi untuk Kedaulatan Pangan (AKAP) melakukan aksi mimbar bebas dan teatrikal di Jakarta guna merespon hari pangan internasional (world food day). Dalam pernyataannya, mereka menilai bahwa selama satu dekade dibawah kepemimpinan SBY, persoalan pangan belum juga mampu diselesaikan. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya ketergantungan pangan Indonesia terhadap impor. Derasnya impor  berakibat terhadap peningkatan angka kemiskinan petani di pedesaan. Dalam kurun tiga tahun terakhir nilai impor pangan telah mencapai lebih dari 19,2 miliar USD. Situasi ini diakibatkan oleh massifnya agenda pasar bebas ASEAN yang melakukan pembukaan akses pasar dan investasi asing. “Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 telah membuka akses pasar pangan secara lebar dan hal ini berdampak terhadap menurunnya daya saing petani dan nelayan. Selain itu, liberalisasi pangan ASEAN mendorong industrialisasi pangan oleh korporasi sehingga semakin memarginalkan petani dan nelayan sebagai produsen pangan nasional,” jelas peneliti dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, diJakarta, Kamis (16/10).

Aliansi untuk Kedaulatan Pangan terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil Indonesia yang fokus terhadap isu pangan dan liberalisasi pangan serta isu perempuan, yakni Serikat Nelayan Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, Field Indonesia, Indonesia for Global Justice, Solidaritas Perempuan, Youth Food Movement, dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.

BPS menyebutkan terjadi penurunan jumlah tenaga kerja sektor pertanian sebesar 1,53 juta orang terhitung sejak Februari 2012-Februari 2014. Angka kemiskinan di pedesaan juga masih cukup tinggi yang mencapai 14,7% pada awal 2014.

Martin dari Kiara juga menambahkan bahwa dengan pembukaan pasar akibat MEA 2015, Indonesia semakin merugi karena pencurian ikan yang secara aktif dilakukan oleh 4 negara ASEAN, yaitu Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Juga pembukaan akses pekerjaan ABK asing yang secara nyata merampas lapangan pekerjaan warga negara Indonesia sebagai salah satu modus pencurian ikan.

Paradigma kebijakan pangan yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada peran korporasi transnasional dalam industrialisasi pangan sudah saatnya dihentikan. Hal ini berdampak terhadap pengambil-alihan lahan petani. “Pembangunan Food Estate dibawah MP3EI telah berdampak terhadap pengambil-alihan lahan ke tangan korporasi. Dengan pertumbuhan sebesar 24,57% penguasaan lahan oleh korporasi dalam kurun waktu 10 tahun, telah menghilangkan 5,17 juta petani atas kepemilikan lahannya, tambah Budi Laksana dari Field Indonesia.

Untuk itu, Aliansi ini mendesak pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Jokowi-JK harus benar-benar mengembalikan makna kedaulatan pangan sejati yakni kedaulatan pangan di tangan produsen pangan lokal, petani dan nelayan, dan bukan kepada korporasi. Sehingga kebijakan pangan yang harus disusun oleh menteri yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas pangan dalam pemerintahan Jokowi-JK harus menempatkan petani dan nelayan sebagai pelaku utama pembangunan pertanian Indonesia dengan memberikan upaya perlindungan dan pelayanan yang optimal dari dampak buruk liberalisasi pangan dalam MEA 2015.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Sempat Tertekan di Awal Pandemi, TRIN Raih Marketing Revenue Rp185,2 Miliar

JAKARTA-PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) melaporkan, hingga akhir September

Wisata Kuliner Makin Laris di TM Thamrin City

JAKARTA-Pusat belanja Trade Mall Thamrin City Jakarta yang terkenal sebagai