JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjelaskan realisasi belanja pemerintah tumbuh 11% hingga Maret 2020.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh belanja pegawai mengalami kenaikan 8%, terutama pembayaran tunjangan kinerja untuk beberapa Kementerian Lembaga pada awal tahun ini.
“Namun di sisi lain belanja barang mengalami kontraksi 6,6%. Kita telah membelanjakan untuk pegawai Rp 48,6 triliun, belanja barang Rp35,2 triliun, belanja modal Rp 12 triliun dan belanja bansos Rp 47,2 triliun ini kenaikan hampir 27,6% dari belanja sosial,” ujar Menkeu.
Meskipun Rp 12 triliun itu naik 32% dari tahun lalu, ini akibat tahun ini memang direncanakan tadinya belanja modal yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 189,3. Ini artinya, dari sisi basisnya memang sudah meningkat.
“Namun dengan adanya Covid-19 dan kemudian adanya prioritas belanja yang lebih ditujukan kepada kesehatan, bansos dan pemulihan ekonomi, diperkirakan belanja modal akan mengalami perlambatan, karena banyak nanti akan dilakukan pemotongan atau bahkan melakukan apa yang disebut multiyear dari kontrak yang tadinya single year,” imbuh Menkeu.
Untuk belanja non K/L, Menkeu sampaikan bahwa pembayaran bunga mencapai Rp73,8 triliun atau 25% dari alokasi anggaran tahun ini yang tumbuh 4,6.
Ia menambahkan sementara untuk subsidi karena harga minyak menurun maka akan mengalami penurunan untuk pembayaran subsidi baik listrik maupun minyak.
“Penyerapan belanja pada 10 K/L terbesar sampai 31 Maret ini mungkin akan ceritanya nanti akan berubah karena memang dilakukan perubahan yang sangat drastis pada APBN 2020 dengan adanya prioritas Presiden yang menginstruksikan untuk adanya perubahan realokasi dan refocusing belanja,” urai Menkeu.
Beberapa pos belanja termasuk di Kementerian PUPR, tambah Menkeu, yang merupakan Kementerian terbesar di dalam perolehan anggarannya akan menggunakan anggarannya untuk pembangunan rumah sakit atau belanja-belanja yang sifatnya adalah padat karya untuk membantu masyarakat yang sekarang ini banyak mengalami tekanan ekonomi.
“Kita juga untuk Kemenhan, Polri, Kemenkeu, Kemendikbud untuk didalam pelayanan masih akan terus dilakukan peningkatan karena justru terjadi mobilisasi yang cukup besar bagi Kementerian-kementerian tersebut di dalam melayani masyarakat dalam situasi Covid-19 ini,” imbuh Menkeu.
Tentu saja, menurut Menkeu, bidang kesehatan dan bantuan sosial ini adalah merupakan prioritas yang nanti akan terlihat akselerasinya pada bulan April-Mei ini dimana bansos-bansos seperti PKH, bantuan dari sisi non tunai atau kartu sembako yang ditingkatkan, juga dari sisi kartu prakerja.
“Kita akan melihat bulan April nanti belanja-belanja ini mungkin akan terakselerasi. Juga belanja di bidang kesehatan akan mulai muncul terutama untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan pembayaran dari berbagai insentif di bidang medis,” kata Menkeu.
Mungkin, Menkeu menjelaskan bahwa untuk belanja pegawai ada kenaikan, terutama kenaikan alamiah, seperti kenaikan gaji pokok dari tahun 2019 ke 2020 dan adanya tunjangan profesi guru dan tenaga pendidik non PNS di Kementerian Agama serta tunjangan profesi guru, untuk guru TK, guru pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Kemendikbud.
“Ini yang menyebabkan kenaikan dari belanja pegawai sampai dengan 31 Maret. Kenaikan realisasi belanja pegawai terjadi pada beberapa Kementerian Lembaga juga dimana pagunya cukup besar seperti Keuangan, Agama dan Kementerian Pertahanan,” jelas Menkeu.
Kalau lihat belanja barang, Menkeu jelaskan untuk belanja barang tahun 2020 akan melakukan realokasi dan pengontrolan, terutama untuk belanja barang yang sifatnya perjalanan seperti terlihat di sini untuk perjalanan tahun lalu terealisasi Rp6,5 triliun dari pagu anggaran Rp45,4 triliun, tahun ini anggarannya Rp43,7 triliun terealisasi Rp4,9 triliun hingga Maret.
“Ini akan terus kita kunci atau kita slowdown karena memang pada saat ini seluruh ASN terutama tidak melakukan perjalanan,” ungkapnya.
