Hingga Oktober 2014, Realisasi Belanja Negara Mencapai Rp 1.412 T

Wednesday 10 Dec 2014, 4 : 47 pm
by
Ilustrasi

JAKARTA-Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) secara garis besar mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari sisi realisasi belanja secara keseluruhan selama periode Januari-Oktober 2014 mencapai  Rp1.412,74 triliun atau 75,3% dari pagu APBNP. Angka ini meningkat dibanding realisasi belanja periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp1.237,98 Triliun atau 71,7% dari pagu APBNP 2013. “Peningkatan ini disebabkan persentase realisasi belanja Pemerintah Pusat lebih tinggi 5%, meskipun realisasi transfer daerah lebih rendah 0,2% dibandingkan persentase realisasi tahun lalu,” ujar Kepala Biro Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yudi Pramadi di Jakarta, Rabu (10/12).

Menurutnya, realisasi pendapatan dan hibah, belanja, dan realisasi pembiayaan juga meningkat. Data menunjukan, realisasi pendapatan dan hibah sepanjang 1 Januari hingga 31 Oktober 2014 tercatat besar Rp1.218,66 triliun atau 74,5% dari pagu APBNP. Adapun pada periode yang sama tahun 2013, realisasi pendapatan dan hibah mencapai Rp1.098,43 Triliun atau 73,1% dari pagu APBNP 2013. “Peningkatan ini disebabkan persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih tinggi 6,3%, meskipun realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah 0,3% dibandingkan persentase realisasi tahun lalu,” katanya.

Sementara itu, sampai dengan 31 Oktober 2014 defisit mencapai Rp194,08 triliun yang merupakan 80,4% dari pagu APBNP. Pada periode yang sama tahun lalu, total defisit mencapai sebesar Rp139,55 triliun atau 62,2% dari pagu APBNP 2013.

Adapun realisasi pembiayaan, menurut Yudi, tercatat  sebesar Rp250,09 triliun yang merupakan 103,6% dari pagu APBNP. Pada periode yang sama tahun 2013 realisasi mencapai Rp217,32 triliun atau 96,9 dari pagu APBNP 2013.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Presiden: Konstitusi Menjamin Kebebasan Memeluk dan Menjalankan Agama

BALIKPAPAN-Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa konstitusi Indonesia menjamin kebebasan setiap

Pemerintah Matangkan Aturan Kendaraan Listrik, Industri Siap Investasi

JAKARTA-Pemerintah serius mematangkan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai program percepatan