IMF Lakukan Mall Praktek di Indonesia

 JAKARTA-Pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi  Politik Indonesia, Dani Setiawan mengatakan Dana Moneter International (IMF) telah melakukan tindakan mal praktek terhadap ekonomi Indonesia di masa krisis. Salah satu resepnya adalah memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini bebannya ditanggung seluruh rakyat Indonesia. “IMF bersama Bank Dunia mengobati krisis ekonomi 1997/1998, yang merupakan warisan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi sejak tahun 1980-1990-an, dengan mendorong liberalisasi yang lebih luas. Akibatnya, selain indonesia terjerumus dalam utang yang besar, perekonomian nasional semakin didominasi modal asing,” kata Dani di Jakarta,  Senin (10/6).

Menurut dia, keroposnya perekonomian Indonesia disebabkan oleh dominasi dominasi asing, yang sudah mencengkeram banyak sekali sektor-sektor vital ekonomi Indonesia. Demikian besarnya dominasi asing ini melumpuhkan bahkan menghilangkan kedaulatan nasional. Akibanya, Indonesia tidak mandiri dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Bahkan, dominasi asing begitu kental dalam mendesain kebijakan ekonomi Indonesia. “Perlakuan istimewa terhadap asing ini menjerumuskan negara kita dalam jurang kehancuran, yang disebabkan oleh banyaknya persoalan-persoalan besar dalam ekonomi dan dominasi asing di banyak bidang atau sektor yang vital,” jelas dia.

Dominasi pihak asing kini semakin meluas dan menyebar pada sektor-sektor strategis perekonomian. Karena itu, pemerintah haru menata ulang strategi pembangunan ekonomi agar hasilnya lebih merata dirasakan rakyat dan berdaya saing tinggi menghadapi persaingan global. Dominasi asing semakin kuat pada sektor-sektor strategis, seperti keuangan, energi dan sumber daya mineral, telekomunikasi, serta perkebunan. Dengan dominasi asing seperti itu, perekonomian sering kali terkesan tersandera oleh kepentingan mereka. “Di sector perbankan saja, sekitar 50,6 persen aset perbankan nasional dikuasai asing. Secara perlahan porsi kepemilikan asing terus bertambah,” jelas dia.

Karena itu kata dia, warisan-warisan kebijakan ekonomi saat ini bukan merupakan koreksi dari kebijakan liberalisasi yang telah dimulai Soeharto tahun 1960-an. Bahkan liberalisasi semakin dalam. “Dan tentu karena itu, warisan-warisan kebijakan ini tidak patut dipertahankan. Termasuk kebijakan obligasi rekap,” jelas dia