JAKARTA-Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) akhirnya turut bersuara terkait polemik pro kontra kelangsungan pabrik Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang), Jawa Tengah.
IMM menyatakan, jika keberadaan Semen Rembang benar bermanfaat baik, maka pabrik tidak boleh dihentikan.
IMM menganggap, setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia, harus benar-benar mendapatkan dan memberikan manfaat.
Salah satu hal yang penting diperhatikan menyangkut terjaganya kelestarian lingkungan.
“Kalau ternyata cuma merusak lingkungan, alam tidak dijaga dari beroperasinya sebuah perusahaan di Indonesia, maka sama saja menciptakan investasi bencana untuk masa depan,” ujar Ketua Umum DPP IMM Taufan Putra Revolusi Karompot, Jumat (30/12).
Begitu juga dengan Semen Rembang, Taufan mengungkapkan, perlu ditinjau dan dikaji kembali mengenai dampak manfaatnya dan pengaruh terhadap kelestarian lingkungan.
Sehingga nantinya, ucap Taufan, diketahui secara pasti kelayakannya.
“Apakah betul Semen Rembang membawa manfaat, sejauh mana manfaatnya itu atau sebaliknya, menghancurkan lingkungan,” Taufan menuturkan.
Hal lain yang disampaikan Taufan ialah, di balik kisruh Semen Rembang saat ini, dapat saja berawal dari persaingan bisnis industri yang ada.
Dia berpendapat, masalah Semen Rembang tampak sarat dengan kepentingan bisnis.
“Tidak bisa dipungkiri kalau setiap industri pasti yang dicari kan keuntungan. Itu bisa saja menjadi penyebab saling berebut keuntungan antar industri,” ucap Taufan.
Kendati begitu, Taufan meminta agar sebaiknya tidak perlu terjadi gesekan di antara masyarakat yang mendukung dan menolak pabrik semen.
Setiap pihak diharapkan dapat meredam aksi dukung dan tolak Semen Rembang sehingga mencegah terjadinya benturan antara kelompok masyarakat.
Polemik Semen Rembang, ujar Taufan, juga berakibat buruk untuk perkembangan investasi nasional.
Taufan menyampaikan, dampak besarnya nanti bisa ke sektor perekonomian nasional, apalagi dengan kondisi yang belum stabil.
“Tapi juga harus diteliti apakah pengaruh negatif ke investasi tersebut ikut dirasakan secara ekonomi ke masyarakat bila pabrik Semen Rembang tetap terus atau tidak,” kata Taufan.
Taufan juga menyayangkan sikap pemerintah pusat, seperti Kementerian BUMN, yang terkesan lamban menyelesaikan persoalan Semen Rembang dan menyerahkannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Akibatnya membuat pihak pemerintah daerah kebingungan karena sikap lepas tangan pusat.
“Ini berarti ada yang salah dengan jalur birokrasi di Indonesia. Pemerintah pusat yang berwenang justru lamban. Perlu ada yang diperbaiki birokrasinya,” ujar Taufan.
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah memutuskan bahwa persoalan Semen Rembang diserahkan kajian kelayakannya kepada tim kecil yang terdiri dari Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Staf Presiden.
Pabrik Semen Rembang direncanakan awalnya mulai beroperasi pada awal tahun 2017.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya juga telah mempertemukan kedua kubu pendukung dan penolak Semen Rembang guna diserap aspirasinya.
