JAKARTA-Soal wacana impeachment (pemakzulan) terhadap Presiden SBY terkait penerbitan Perppu Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai hanya manuver politik belaka.
“Saya melihat ini hanya berupa harapan kosong saja,” kata Wakil Ketua DPD di MPR, Prof John Pieris di Jakarta, Rabu,(30/10).
Malah kata John, dirinya pesimis DPR akan melakukan impeachmen.
“Saya tidak percaya DPR melakukan impeachmen, karena memang tidak ada yang dilanggar dengan penerbitan Perppu MK itu,” ucapnya.
Menurut John, tindakan Presiden tetap dalam koridor konstitusi.
“Yang dilakukan Presiden SBY dengan mengundang pimpinan lembaga negara itu, justru malah tindakan ekstra konstitusional, demi penyelematan kewibawaan,” paparnya.
Lebih jauh kata anggota DPD asal Maluku ini menegaskan kerusakan yang moral yang terjadi lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sangat berbahaya dan berdampak luas pada perusakan demokrasi.
“Apakah ini bukan kegentingan yang memaksa, lihat saja, bagaimana para calon bupati dan walikota datang berbondong-bondong menyuap para hakim,” terangnya.
Diakui sejatinya, sambung John, hakim MK itu tidak mau diawasi.
Padahal dalam doktrin chek and balance, semua lembaga saling mengawasi dan mengontril.
“Tidak ada satupun lembaga di negeri yang tak mau diawasi,” tukasnya.
Apalagi dalam pemilihan hakim MK itu, katanya, sudah ada yang terlibat transaksional.
“Makanya, tidak heran negeri ini jadi terkorup, itulah yang dianggap sebagai kegentingan yang memaksa,” pungkasnya.
