JAKARTA-Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti, mengingatkan pemerintah Indonesia agar fokus menyelesaikan Agenda Doha di KTT G20 di Osaka, Jepang. Karena inilah kunci penting bagi kepentingan perdagangan Indonesia khsusnya dalam pencapaian tujuann ke 17 SDGs.
“Seharusnya pak Jokowi mengambil kepemimpinan bagi negara berkembang lainnya dalam pembahasan perdagangan berkelanjutan (SDGs Goal 17) dengan mendesak penyelesaian Agenda Doha, khususnya mengenai isu pertanian dan mekanisme special and differential treatment. Jangan sebaliknya malah terjebak dalam lobby dua pihak yang sedang bertarung baik AS atau China, hanya untuk kepentingan jangka pendek,” ujarnya.
Hasil pembahasan KTT G20 akan menjadi bahan diskusi untuk KTT WTO ke 12 di Kazakstan pada tahun 2020. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus berhitung secara cermat dalam menyusun diplomasi perdagangan internasional untuk melindungi kepentingan rakyat Indonesia.
Menurut Rachmi agenda Reformasi WTO bukan semata menguatkan perdagangan multilateral ditengah praktek proteksionis dan unilateral, tetapi juga ada kepentingan dari masing-masing AS dan China untuk memperebutkan dominasinya di WTO.
Sebelumnya di tahun 2018, AS mengeluarkan proposal ke WTO, dan didukung oleh Eropa dan Jepang, untuk meminta agar merekonstruksi lagi penerapan Special and Differential Treatment bagi negara berkembang, khususnya untuk sektor pertanian.
Termasuk mendorong di WTO untuk melakukan self-declare bagi negara berkembang. Proposal ini dikeluarkan karena ditengarai China diuntungkan dari ketentuan tersebut sebelumnya. Ketidakpercayaan AS terhadap WTO lebih kental nuansa pertarungan dengan China.
Dalam menjawab proposal AS, Eropa, dan Jepang, tak mau kalah China pun menggalang dukungan dari kelompok negara berkembang dan kurang berkembang seperti, India, Afrika Selatan, termasuk Indonesia, dengan melakukan pertemuan mini ministerial meeting di India beberapa waktu lalu.
Beberapa isu lain yang mengemuka dalam Reformasi WTO adalah mengenai penyelesaian agenda Doha, mendorong perjanjian E-commerce sebagai perjanjian pluraliteral yg dapat disepakati tanpa konsensus, dan mekanisme penyelesaian sengketa WTO.
“Bagi kami, baik posisi AS dan China dalam pusaran perdebatan Reformasi WTO harus dicermati dengan baik oleh Pak Jokowi. Posisi AS, Eropa, dan Jepang sudah tentu merugikan posisi negara berkembang. Disisi yang lain, China juga menggunakan standar ganda, yang tetap ingin berstatus sebagai negara berkembang dan dapat menikmati fleksibilitas yang ada, tetapi agresif mendorong perjanjian e-commerce untuk dibahas sesuai skema mereka dan enggan menghapus subsidi pertanian dan perikanan,” pungkasnya.
