JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia dipandang sebagai negara berkembang yang memiliki reputasi baik di tengah ketidakpastian global. Karena itu, Indonesia dianggap menarik bagi investor asing.
“Kita tutup 2018 dengan pertumbuhan yang baik, inflasi rendah, ekonomi tetap robust. Indonesia dilihat sebagai negara emerging yang besar, growthnya tinggi, stabilitas baik, pihak monetery dan fiskal bekerja sama dengan baik secara pragmatis dan fleksibel. Untuk dunia internasional, itu sesuatu yang impresif,” kata Menkeu disela-sela acara diskusi Outlook Perekonomian Indonesia 2019, di hotel Ritz Carlton Jakarta Selasa )8/1).
Di acara yang bertemakan “Meningkatkan Daya Saing untuk mendorong Ekspor” tersebut, Menkeu juga menuturkan salah satu faktor lain untuk mengembangkan ekspor adalah dengan telah terselesaikannya beberapa infrastruktur.
Menurutnya, tol Trans Jawa Jakarta – Surabaya mampu meningkatkan efisiensi produksi serta membuat industri tidak terkonsentrasi di satu wilayah saja.
“Sudah terbangunnya infrastruktur utamanya di Jawa, maka perbedaan antara Jakarta dan sekitarnya dengan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur tidak terlalu besar sehingga opsi para investor menjadi semakin banyak,” ujarnya.
Dalam diskusi panel bersama Menteri Koordinator Bidang Perekenomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Ketua Kadin) Rosan Perkasa Roeslani serta Ekonom Mandiri Anton Gunawan, Menkeu menanggapi kemajuan teknologi yang dapat berdampak pada kesempatan kerja sangat dimungkinkan di masa depan ada skema pajak untuk robot.
Robot yang bekerja harus tetap membayar pajak penghasilan, kemudian penerimaan pajak akan digunakan untuk tunjangan pengangguran (unemployment benefit).
“Kita harus punya struktur dari labor market (pasar tenaga kerja) kita. Siapa yang bekerja mendapatkan income dan harus membayar pajak apa, untuk apa, dan untuk siapa. Jika semua robot yang bekerja, yang menerima upah siapa? Konsumsi produk siapa? Robot yang bekerja harus bayar pajak seperti PPh. Di negara manapun tidak akan bisa memberikan unemployement benefit kalau tidak ada revenue,” tambahnya.
Lebih lanjut Menkeu berpesan agar tidak lupa fokus dan perhatikan masa kini dengan tetap waspada akan masa depan. Kemenkeu akan terus menggunakan APBN sebagai instrumen fiskal dengan aktif, mendengarkan masukan, membuat analisa dan kajian agar mampu membuat kebijakan yang tepat.
“Kami di Kemenkeu yang menjadi penjaga kebijakan fiskal akan coba terus melihat masa depan tapi tetap sambil mengelola masa kini agar Indonesia terus dilihat sebagai negara yang memiliki reputasi baik,” tutup Menkeu.
