Indonesia Tengah Menuju Upper Middle Income Country

JAKARTA-Secara nasional, perekonomian Indonesia telah mantap berada dalam kategori perekonomian berpendapatan menengah (middle income country) dan sedang menuju ke negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income country). Keberhasilan ini tidak lantas membuat tantangan perekonomian menjadi lebih ringan.

Struktur produksi yang dimiliki Indonesia tak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan permintaan konsumen kelas menengah yang semakin besar, beragam dan menuntut nilai tambah serta kualitas produk yang kompleks. Sementara itu, komoditas ekspor berbasis aktivitas ekstraktif dengan nilai tambah rendah telah menyebabkan posisi tawar Indonesia cenderung lemah dalam rantai nilai global yang membuat nilai ekspor kita rentan terhadap gejolak nilai tukar. “Salah satu cara untuk mempercepat proses transisi ke negara maju berpendapatan tinggi adalah dengan meningkatkan kehandalan industri dan produk ekspor. Proses industrial upgrading ini akan menempatkan produk kita pada posisi yang lebih strategis dalam rantai nilai global maupun dalam rantai produksi di dalam negeri sendiri,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo disela-sela seminar dan dialog dengan tema “Mendorong Reformasi Struktural untuk Penguatan Ekonomi Kawasan Indonesia Barat di Jakarta, Senin (9/6).

Baca :  Pertamina Luncurkan Bright Gas dengan Harga Promo Rp 66 ribu per Tabung

Seminar ini dibuka oleh, Agus D.W. Martowardojo dan dihadiri oleh para kepala daerah se-Sumatera serta unsur Pimpinan daerah di Sumatera. Seminar ini masih merupakan rangkaian diseminasi Laporan Perekonomian Indonesia 2013 yang telah diterbitkan  BI  pada April 2014 lalu.

Seminar ini menghadirkan permbicara Perry Warjiyo (Deputi Gubernur  BI), Faisal Basri (Ekonom Universitas Indonesia), Zainal Arifin (pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat) dan Syarifuddin Karimi (akademisi dan ekonom Universitas Andalas). “LPI 2013 yang kami diseminasikan ini membawa pesan penting bagi kita semua agar memperkuat fokus pada kebijakan reformasi struktural. Kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa capaian pembangunan yang ada saat ini dapat lebih baik lagi di masa datang,” katanya.

Baca :  Bea Cukai Bandara Soetta Gagalkan Penyelundupan 18.228 Ekor Benih Lobster Tujuan Singapura

Khusus untuk wilayah Indonesia Barat, jelasnya reformasi struktural yang perlu menjadi perhatian utama adalah sektor perkebunan, mengingat pangsa produk berorientasi ekspor terbesar di Sumatera adalah CPO dan karet.

Dalam jangka menengah, BI memperkirakan apabila reformasi struktural dapat berjalan baik, pertumbuhan ekonomi dapat mencapai sekitar 6,5% pada 2018 dengan tingkat inflasi yang menurun sesuai target jangka menengah dan defisit transaksi berjalan yang lebih sehat. Hal ini didukung oleh prospek pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan akan terus membaik dan ekspektasi adanya percepatan implementasi berbagai kebijakan struktural.

Satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk terlena dengan capaian ekonomi yang ada saat ini. Oleh karena itulah Bank Indonesia mengajak para Kepala Daerah untuk duduk bersama untuk berdiskusi bagaimana seharusnya reformasi struktural dapat dilakukan. Dan kesimpulan ini akan menjadi titik tolak bagi Bank Indonesia serta para Kepala Daerah untuk berkoordinasi lebih lanjut.

Baca :  SKK Migas Apresiasi 16 Kontraktor KKS