Oleh: Maulana
Dalam momentum hari pangan dunia 2019 ini, masyarakat sipil menyatakan bahwa industrialisasi pangan yang didorong oleh pemerintah telah mengancam kedaulatan pangan rakyat.
Industrialisasi pangan semakin meminggirkan petani kecil dan nelayan tradisional dari ruang kehidupannya.
Negara tidak benar-benar sadar bahwa petani kecil dan nelayan tradisional adalah produsen pangan yang mencukupi pangan.
Sehingga industrialisasi tidak dapat memenuhi kelaparan tapi sebaliknya hanya akan mempersulit hak pangan bagi rakyat.
Data global dari FAO menyebutkan bahwa 80% dari pangan dunia dicukupi justru oleh pertanian keluarga dan produsen pangan skala kecil.
Sehingga sudah seharusnya sistem dan kebijakan pangan berpihak pada petani, nelayan, pembudidaya ikan dan penyedia pangan lainnya.
Namun selain industrialisasi pangan, upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah dengan memperbanyak perjanjian perdagangan bebas yang justru memberi peluang bagi impor pangan dan semakin mengebiri hak-hak petani.
Terbukti komitmen yang diikatkan dalam perjanjian ASEAN RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang akan difinalisasi pada bulan November 2019, akan semakin membuka ruang eksploitasi pertanian dan perikanan di Indonesia.
Hal ini dikarenakan, dalam bab kekayaan intelektual yang terkait dengan benih akan memberikan hak bagi korporasi multinasional untuk menguasai benih lokal berkedok kekayaan intelektual.
