Industrialisasi Pangan Menghancurkan Kedaulatan Pangan

Di tingkat nasional, situasi ini dilegitimasi melalui pengesahan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB). UU ini menghalangi petani untuk berdaulat dalam sistem pertanian sesuai dengan kearifan lokal. Salah satu yang menghalangi petani untuk berdaulat atas sistem pertaniannya karena mewajibkan petani kecil yang melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik harus melaporkan ke pemerintah.

Sehingga petani kecil dipaksa untuk patuh dengan model pertanian dengan pengawasan pemerintah di sisi lain, UU SBPB malah membuka ruang korporasi bibit untuk kemudian menjadi pemain bisnis dalam pertanian.UU SPBP dinilai akan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 99/PUU-X/2012 atas Uji Materi UU Nomor 12 Tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman dimana justru membebaskan petani kecil mengedarkan varietas hasil pemuliannya tanpa ada pembatasan.

Baca :  Patok Harga Daging Rp80.000/kg, Justru Subsidi Orang Kaya


Hak Istimewa Investor

Tidak berhenti disitu, pemberian hak istimewa bagi investor dalam perjanjian ini, menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara. Hal ini disebabkan, negara bisa digugat oleh investor asing melalui mekanisme ISDS (investor state dispute settlement) bila investasinya dirugikan dari kebijakan domestik. Untuk itu, perjanjian RCEP yang akan disahkan pada November 2019 harus dihentikan negosiasinya karena menimbulkan kerugian bagi rakyat. Seharusnya, DPR dan Pemerintah melakukan analisis dampak HAM, sosial, dan lingkungan terhadap seluruh perjanjian perdagangan bebas.

Wajah yang serupa juga terjadi dimana nelayan tradisional dipaksa untuk mengikuti logika bagi-bagi ruang laut dengan investasi dan industri dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Padahal jika merujuk kepada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, setiap rencana zonasi diwajibkan untuk memastikan ruang wilayah tangkap nelayan, ruang tambatan perahu, hingga tempat tinggal nelayan. Rencana zonasi malah menjadi legitimasi proyek perampasan laut seperti reklamasi, tambang mineral, hingga pelabuhan yang menutup akses. Bahkan dalam setiap rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil, tidak ditemukan satupun yang mengatur ruang wilayah tangkap nelayan tradisional skala kecil. Sehingga sangat jelas rencana zonasi tersebut mendiskriminasi nelayan tradisional.

Baca :  Presiden Minta Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW Dipercepat