Ini Strategi BPH Migas Hadapi Defisit Neraca Dagang Migas

Friday 22 Nov 2019, 4 : 52 pm
by
Ilustrasi

Perencanaan pembangunan program serupa juga dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 2020 nanti sebanyak 293.533 SR di 16 provinsi, antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah serta Sulawesi Selatan.

Kedua, BPH Migas segera menyelesaikan lelang 294 Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) gas yang merupakan amanat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Saat ini, terdapat 294 WJD dari 21 badan usaha yang akan dilelang setelah revisi Rencana Induk Jaringan Gas Bumi Nasional (RIJGBN) diselesaikan.

Kehadiran program WJD akan memotong biaya investasi infrastruktur dari anggaran negara karena sepenuhnya akan ditanggung oleh perusahaan yang mengajukan usulan WJD.

“Kita segera menyelesain lelang WJD ini,” ungkap Fansurullah.

Nantinya, setelah badan usaha memiliki hak khusus WJD akan diberikan hak Wilayah Niaga Tertentu (WNT) selama 30 tahun yang wilayahnya sama dengan wilayah distribusinya, serta alokasi gas sesuai perencanaan yang diusulkan dalam dokumen lelang dan ketersediaan pasokan gas bumi. “Kita minta nantinya pemegang WJD tidak memakai solar lagi tapi gas bumi,” tegas Fansurullah.

Ketiga, mengoptimalkan penggunaan transportasi berbahan bakar gas bumi di Indonesia. Sesuai perhitungan BPH Migas, sambung Fansurullah, harga Liquefied Natural Gas (LNG) untuk kendaraan bermotor berada di kisaran Rp6.000.

“Kalau ini menjadi kebijakan nasional akan luar biasa,” jelasnya.

Fansurullah pun tidak khawatir mengenai kesiapan teknologi tranportasi berbahan bakar LNG karena sebagian negara juga sudah menerapkan hal tersebut, seperti India dan China yang sudah memiliki truk LNG.

“Gak perlu diregisifikasi lagi,” kata Fansurullah.

Jika semua langkah ini berjalan dengan baik, tutup Fansurullah, secara perlahan membantu mengatasi defisit neraca dagang gas.

“Ini akan memiliki nilai tambah dalam mengatasi neraca dagang gas,” Fansurullah meyakini

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

DPR Minta Pemerintah Jangan Ajukan RUU Secara Mendadak

JAKARTA-Kalangan DPR meminta Presiden Jokowi lebih bijak dalam mengajukan Rancangan
HKTI

Sambut Hari Tani Nasional, HKTI Gelar Bazar Sembako Murah

JAKARTA-Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPP-HKTI) dibawah kepemimpinan