Intan Fauzi: Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nasional Harus Diberi Diskresi

Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PAN, Hj Intan Fauzi, SH, LL.M

JAKARTA-Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PAN, Intan Fauzi, meminta pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nasional Doni Monardo untuk mengambil keputusan strategis dan tegas dalam menangani covid-19.

Diskresi khusus sangat dibutuhkan mengingat jumlah pasien covid-19 terus meningkat setiap hari.

“Upaya mitigasi penyebaran covid-19 ini tidak mudah. Karena itu, saya kira Kepala Gugus Tugas Covid-19 ini harus diberi diskresi dalam membuat keputusan. Tujuan akhirnya adalah agar jangan menambah korban nyawa,” jelas Intan di Jakarta, Minggu (29/3).

Menurutnya, Indonesia sudah memiliki landasan hukum yakni UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan aturan lainnya termasuk keputusan Kepala a BNPB mengenai penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia sampai dengan 29 Mei 2020.

Demikian juga, dari segi anggaran sebenarnya cukup memadai seperti DAK fisik bidang kesehatan dan dana bantuan dana operasional kesehatan sesuai keputusan Menkeu, serta Dana Siap Pakai di BNPB. Artinya sudah sangat lengkap.
Namun yang menjadi persoalan, impelementasinya di lapangan.

Baca :  HMS Center: Pemerintah Inkonsisten Larang Mudik

“Saya pastikan, kita semua sebagai anak bangsa berada pada satu rel yang sama. Bahwa kita harus menyelamatkan diri, lingkungan dan seluruh bangsa Indonesia. Eksekutif dan legislatif berada pada satu frekwensi untuk mencegah penyebaran covid 19 ini,” terang Wakil Rakyat Dapil Jabar VI ini.

Dia mengatakan pemerintah telah berupaya memitigasi penyebaran covid-19 ini. Misalnya, menyerukan himbauan physical distancing/ jaga jarak, meski Pola komunikasi harus diperbaiki agar tidak terjadi kerancuan di lapangan dan masyarakat.

Demikian jga dengan Maklumat Kapolri kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Corona COVID-19 juga telah diberlakukan agar masyarakat lebih tertib dan taat untuk berada di rumah.

“Akan tetapi tidak ditaati,” jelasnya.

Untuk itu, tegas Intan, sudah saatnya pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih tegas sebagaimana telah diatur UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 53-55 yaitu Karantina Wilayah.

Baca :  KPK Tolak COVID-19 Jadi Dalih Pembebasan Napi Korupsi

Langkah drastis ini sangat penting mengingat penyebaran virus ini sudah meluas ke wilayah Nusantara. Sebab, berbagai anjuran tidak ada gunanya selama masyarakat tidak taat. Apalagi, tidak ada sanksi tegas terhadap warga yang tidak taat.

“Kenapa karantina wilayah ini sangat penting? Jika penyebaran virus terus berlanjut dan terjadi lonjakan pasien positif Covid 19 yang harus diisolasi apalagi diperlukan perawatan khusus di ruang ICU dsb, kemampuan rumah sakit menampung pasien covid-19 ini sangat terbatas. Demikian juga dengan sarana APD dan alat kesehatan yang sangat tidak memadai,” ujar Wakil Rakyat Kota Depok dan Kota Bekasi ini.

Intan menjelaskan karantina wilayah disertai dengan aturan represif yang sifatnya memaksa masyarakat untuk taat, mutlak diperlukan. Hal ini bertujuan memutus rantai penyebaran virus corona dan Indonesia bisa pulih. terutama untuk wilayah di Indonesia yang menjadi episentrum persebaran virus.

Baca :  41 Orang Warga Tangsel Diduga Suspect Covid-19

Bahkan bagi yang melanggar harus dikenai sanksi pidana atau denda.

Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 menyebutkan Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Karenanya, pemerintah Pusat harus segera menerbitkan aturan lebih lanjut Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Karantina Wilayah. Hal ini berdasarkan pasal 10 UU 6/ 2018 bahwa pemerintah pusat terlebih dulu menetapkan PP dalam memutuskan status kekarantinaan.

“Saya kira, tindakan represif menjadi alternatif terbaik untuk keselamatan rakyat, dengan Prinsip dasar Salus Populi Suprema Lex, Keselamatan Rakyat adalah Hukum yang Tertinggi,” pungkasnya.