JAKARTA-Sektor energi memerlukan pengelolaan yang benar. Karena itu sangat mendesak pembangunan kapasitas kilang 1 juta bph dengan biaya investasi lebih kurang US$ 27 miliar. “Potensi pembiayaan sektor energi, untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional sampai dengan 2025 yang sebesar lebih kurang 2 juta barel per hari (bph),” kata Sekjen Dewan Energi Nasional, Hadi Purnomo di Jakarta, Selasa (26/8).
Menurut Hadi, untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sampai dengan tahun 2025, dibutuhkan kapasitas pembangkit sebesar 115 giga watt (GW). Dengan kapasitas saat ini sebesar 48 GW, maka diperlukan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 67 GW atau 7 GW per tahun.
Makanya, kata Hadi, uUntuk penambahan kapasitas pembangkit listrik tersebut, diperlukan biaya investasi sebesar lebih kurang US$ 9 miliar per tahun. “Asumsi semua pembangkit menggunakan teknologi PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) batubara,” ujarnya
Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan gas nasional, saat ini telah dalam proses pembangunan jalur pipa sepanjang lebih kurang 1.500 kilometer. Selain itu juga akan dikembangkan jalur pipa gas baru sepanjang lebih kurang 6.199 KM dengan biaya investasi lebih kurang US$ 12 miliar.
Lebih lanjut Hadi menambahkan, untuk program penambahan kapasitas pembangkit geothermal sebesar 4.500 megawatt (MW) dengan biaya investasi lebih kurang US$ 5 miliar sampai dengan 2020. Menyinggung soal pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) agaknya dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan keselamatan secara ketat. Pembangunan ini membutuhkan biaya investasi sebesar US$ 3 miliar per 1 GW. “Biaya investasi pembangkit nuklir dapat bervariatif tergantung teknologi dan fasilitas keselamatan lingkungan yang dibangun,” imbuhnya.
Sedangkan pembangunan cadangan penyangga energi BBM, LPG, crude oil dalam 30 hari membutuhkan biaya lebih kurang US$ 9 miliar. Terdapat beberapa program untuk pengembangan energi untuk memenuhi kebutuhan energi termasuk infrastruktur pendung lainnya seperti pelabuhan, jalan, storage, loading unloading facilities dan sebagainya, sampai dengan 2050 yang memerlukan biaya investasi yang cukup besar. “Hal ini membutuhkan skema pembiayaan,” pungkas. (ek)
