JAKARTA-Ketua PresidIum Indonesian Police Watch, Neta S Pane mengingatkan elit polri untuk berhati-hati terkait penyebaran foto Presiden Jokowi dengan suku anak dalam yang heboh di media sosial. Polri tegasnya tetap harus menegakkan profesionalisme. Alasannya sikap ketidakhati-hatian membuat polri akan mudah diintervensi oleh kekuasaan. “Polisi tidak akan menjadi aparat penegak hukum yang profesional,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (3/11/2015).
Penyebaran foto tersebut, menurut Neta, kalaupun ingin dijadikan kasus adalah delik aduan. Polri tidak bisa pro aktif menangani kasus tersebut tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini presiden Jokowi. ”Jika Presiden Jokowi tidak melaporkan hal ini, maka polri tidak bisa memproses hal ini,” tambahnya.
Dalam menangani kasus ini, Polri hanya perlu menerapkan UU yang ada sehingga diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti terkait penanganan kasus pernyataan kebencian (hate speech) ini tidak ada manfaatnya. “Kalau memang hal ini dilaporkan, maka sudah ada KUHP yang mengatur pidana pencemaran nama baik dan penghinaan. Selain itu juga ada UU ITE. Jadi terlalu berlebihan kapolri sampai menerbitkan surat edaran segala,” jelasnya.
Polisi menurutnya harus ingat bahwa presiden dalam hukum kedudukannya sama dengan warga negara biasa, sehingga tidak diperlukan langkah-langkah khusus yang terkesan mengistimewakan presiden.Lagipula Mahkamah Konstitusi jelasnya sudah mencabut pasal pencemaran terhadap presiden. “Jadi kalau pun ada orang yang menghina atau mencemarkan nama baik presiden, maka Polisi tidak bisa serta merta menetapkan pasal penghinaan tanpa adanya laporan,” paparnya.
Menurut Neta, pasal penghinaan sampai saat ini termasul pasal abu-abu,karena umpatan penghinaan belum tentu bisa diartikan sebagai penghinaan.”Seperti di Jawa Timur, kata “Janjuk” itu terkadang merupkan umpatan persahabatan dari pada penghinaan,” tegasnya. **aec
