JAKARTA-DPR meminta pemerintah segera memperbaiki jalur Pantai Utara (Pantura) mengingat perannya sangat vital menggerakan roda perekonomian nasional, karena fungsinya sebagai sarana distribusi berbagai produk dari dan ke berbagai daerah di wilayah Pulau Jawa. Selama ini, pembangunan jalur Pantura terkesan dijadikan ‘proyek’ menambah income bagi institusi atau oknum tertentu. “Jangan lagi terdengar keluhan dari masyarakat tentang perbaikan jalur ini setiap menjelang Lebaran atau Natal,” kata anggota DPR, Muhidin M. Said di Jakarta Kamis (1/8).
Menurut dia, perbaikan jalur Pantura harus menjadi prioritas pemerintah, terutama menjelang hari raya Idul Fitri. Pasalnya, jalur Pantura sangat vital karena lebih banyak dilalui oleh warga yang berniat untuk melalukan silaturahmi ke daerah asalnya. “Kami minta pemerintah memantapkan pembangunan jalur Pantura. Jangan lagi ada kesan, proyek pantura menjadi ajang obyekan proyek,” jelas dia.
Muhidin melanjutkan proyek infrastruktur jalan di Indonesia masih dominan, karena 90 persen angkutan barang masih menggunakan moda jalan. “Begitu pula dengan angkutan penumpang yang masih 95 persen menggunakan jalan,” kata Muhidin.
Pembangunan jalan di Pulau Jawa, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk melancarkan peningkatan distribusi dan jasa, khusus untuk jalur Pantura dalam sehari dapat dilewati oleh 44.000 kendaraan besar yang bebannya melampaui batas kemampuan jalan. “Jadi sangat wajar kalau sering terjadi kerusakan,” jelas dia.
Untuk mengantisipasi kerusakan itu, dia meminta agar perbaikan jalur Pantura dilakukan dengan sistem betonisasi, sebab daya tahan beton jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan aspal. “Beton itu memiliki daya tahan hingga 10 tahun, memang pada awalnya dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memperbaiki jalur itu. Tetapi, setelah itu tinggal perawatan saja. Dengan kata lain keluar duit besar di awal, selanjutnya tinggal memelihara saja,” ucap dia.
Dia melihat, keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan jalur ini juga masih sedikit. Karena itu, untuk mempercepat pembangunannya sangat diperlukan kerja sama dengan pihak swasta (public private partnership). “Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, kesiapan regulasi pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan keterlibatan pihak swasta dalam mendukung terciptanya sarana infrastruktur yang memadai,” pungkas dia
Jangan Jadikan Perbaikan Infrastruktur Sebagai ‘Proyek’
