JAKARTA-Pemerintah didesak mengawasi 1928 kapal ikan Vietnam yang mengajukan permohonan izin masuk wilayah perairan Indonesia dengan alasan menghindari badai. Jika alasan itu bersifat kemanusiaan, sebaiknya memberikan izin. “Tapi kalau alasannya hanya akal-akalan saja dan ditemukan pelanggaran dalam perjalanan, aparat harus menangkap kapal ikan tersebut,” kata Wakil Ketua MPR Mahyudin usai membuka peluncuran buku ‘Laut Masa Depan Indonesia’ karya Laksamana TNI (Purn) Bonar Simangunsong di Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Namun kata Mahyudin, mengingat banyaknya kapal ikan dan rawan untuk diawasi. Maka pemerintah sebaiknya menolak izin kapal nelayan Vietnam itu. “Tapi jangan pesimistis, TNI AL kita punya kemampuan untuk menangkap kapal ikan asing seperti ketika berhasil menumpas pembajak di Somalia,” katanya.
Lebih jauh Mahyudin menyambut positif upaya pemerintah membuat efek jera para pelanggar yang memasuki wilayah kelautan Indonesia. “Tapi langkah penenggelaman kapal ikan asing itu hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, bukan untuk pencitraan,” terang dia lagi.
Hadir dalam bedah buku tersebut antara lain Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN), Dedy H. Sutisna, anggota DPD RI (DKI Jaya) AM Fatwa, anggota DPR RI dari Gerindra Asril Tandjung.
Sementara itu Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia (Dekin), Dedy H. Sutisna berpendapat sekitar 90 % transportasi dunia melalui laut dan sebanyak 40 % melewati laut Indonesia. “Itulah potensi masa depan Indoensia di laut,” tutur Dedy yang mewakili Menteri Susi tersebut.
Dedy Sutisna menjelaskan sebagaimana amanat UU No.32 tahun 2014 tentang kelautan, maka laut harus juga dijadikan sebagai domain ekonomi dan budaya dengan tetap berbasis kepada NKRI. Apalagi laut akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga laut harus dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi biru dengan mendukung sektor pariwisata dan budaya bangsa. “Jadi, laut harus menjadi domain hukum, ekonomi dan budaya bangsa Indonesia,” pungkasnya.(ek)
