JAKARTA-Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menegaskan akan memperkuat basis Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) untuk mengantisipasi persaingan bebas menjelang pemberlakuan Asean Ecconomic Cummunity (AEC) 2015. Penguatan UMKM ini sangat penting karena sejumlah 11.117.439 tenaga kerja bergerak di 6.825.931 UMKM ini. “Mereka harus dilindungi dan dipersiapkan secara matang, kalau tidak ingin kalah dalam pertarungan ini. Jatim mengambil langkah memberi akses modal melalui Bank UMKM dan Bank Tani,” ujar Soekarwo pada sessi pembekalan peserta program regular angkatan 52 Lemhanas dalam topic ‘Peningkatan Kualitas SDM di Jatim dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Perekonomian nasional’ di Gedung Sapta Gatra Lemhanas, di Jakarta, Kamis (3/7)
Menurutnya, Bank Jatim menjadi APEX Bank bagi BPR dengan bunga 6 persen setahun terus berkembang. Bank yang modal Rp 400 miliar kini sudah berkembang menjadi sekitar Rp 1,7 triliun dalam kurun waktu 4 tahun. “Untuk bank Tani kita akan mulai tahun depan, yang bertujuan untuk menjamin kepastian tanam karena petani punya modal sehingga tidak lagi berhubungan dengan pengijon,” lanjut Pakde yang disambut tepuk tangan peserta.
Dalam menjalin hubungan dagang antar provinsi, Pakde Karwo menyebutkan bahwa Jatim memiliki 26 perwakilan dagang antar provinsi. “Kemandirian di bidang ekonomi ya salah satunya lewat penguatan kemitraan dagang dalam negeri untuk memperkuat penguasaan pasar. Tujuan perwakilan dagang untuk menekan ongkos angkut, karena kalau hanya mengirim barang ke daerah tujuan tanpa ada barang yang kita bawa maka ongkosnya menjadi mahal. Dan rakyatlah yang menerima harga mahal itu. Eksport dalam negeri jauh lebih besar disbanding eksport luar negeri, yaitu mencapai Rp 346,021 triliun, sementara luar negeri hanya Rp 239,345 triliun,” tambahnya.
Kebijakan Jawa Timur menjadi acuan nasional, sehingga Lemhanas mengundang langsung pengambil kebijakannya yaitu Gubernur Jatim untuk menjadi nara sumber utama. Empat kunci pokok yang menjadi sorotan adalah peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan akses kesehatan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kualitas UMKM dan peningkatan kemitraan produktivitas dengan provinsi lain.
Pakde Karwo, sapaan akrab gubernur ini menjelaskan dengan lugas tentang pentingnya peningkatan kualitas SDM dalam memasuki era persaingan ekonomi di tingkat Asean. “Ada dua cara untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai, yaitu dengan meningkatkan rasio jumlah SMK dan SMU, yaitu 70 banding 30. Yang kedua mengembangkan SMK Mini, yaitu balai latihan kerja plus yang memiliki 9 bidang keahlian diantaranya tekonologi dan rekayasa, agrobisnis dan agroteknologi juga kesehatan, perikanan dsan kelautan,” lanjutnya.
Peserta Program Reguler Angkatan 52 Lemhanas memberi apresiasi langkah-langkah Pakde Karwo ketika menyebutkan bahwa Negara harus melindungi dan berpihak kepada masyarakat kecil apalagi untuk bersaing di pasar bebas Asean. “Langkah kita dengan menstandarisasi produk dan SDM dari luar masuk ke Jatim. Kita tolak beras impor karena Jatim kelebihan padi sekitar 4,8 juta ton, demikian juga gula ravinasi kita tolak karena ada 31 pabrik gula di Jatim. Sedang untuk tenaga dokter dari luar kita syaratkan bisa berbahasa daerah dan paham penyakit tropis,” tambahnya.
Menjawab pertanyaan peserta PRA 52 Lemhanas Ulli dari KADIN Pusat yang mempertanyakan ketersediaan BBM atau gas di Jatim dalam rangka penyediaan bahan baku industry, Pakde Karwo dengan tegas menyatakan bahwa Jatim berulang kali mengirimkan surat ke Kementrian ESDM dan SKK Migas soal kewajiban perusahaan pengolah untuk mencukupi kebutuhan daerah penghasil. “Salah satunya dengan memberi saham kepada daerah penghasil, jangan golden share karena sebagain besar APBD untuk belanja rutin, tidak mungkin disisihkan untuk beli saham. Ini yang saya sebut territorial share, artinya daerah penghasil secara otomatis mendapatkan saham para perusahaan pengelola sumber daya alam tersebut,” tegasnya.
