Jernihkan Kembali Demokrasi Kita

Wednesday 31 Jan 2024, 8 : 36 pm
karikatur republika online

Oleh: Saiful Huda Ems

Tebarkan Bantuan Sosial (Bansos), kawal dengan aparat, lalu survei rakyat.

Dengan demikian rakyat akan terintimidasi dan mengikuti apa yang dimaui oleh Rezim yang keji.

Cara-cara pengkondisian survei yang memaksa rakyat untuk memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang dikehendaki rezim seperti itu, sangatlah norak dan tidak mendidik.

Sediktator-diktatornya Rezim Soeharto, tidak pernah melakukan hal-hal yang memalukan seperti demikian, kecuali hanya pengkondisian untuk mengangkat 60 % dari wakil rakyat yang akan menempati posisi Lembaga Legislatif.

Akan tetapi Soeharto tidak pernah sampai menyalonkan anaknya untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang akan dipilih oleh MPR kala itu.

Apalagi melakukannya dengan cara mengebiri Peraturan Perundang-undangan. Nyaris tidak pernah Soeharto lakukan.

Namun sekarang Rezim Jokowi telah merusak dan mengaburkan Demokrasi melalui survei-survei penuh ilusi dengan caranya yang semacam itu.

Surve-survei ilusi itu terus menerus digencarkan, bahkan setiap dua minggu sekali lembaga-lembaga survei merilis hasil surveinya, yang tak lain dan tak bukan untuk menggiring opini dan meneror rakyat agar mengikuti kemauan penguasa.

Meski di berbagai kampanye-kampanye besar dan terbuka yang diselenggarakan oleh kubu Prabowo-Gibran seringkali sepi pengunjung, anehnya lembaga-lembaga survei tertentu menempatkan elektabilitas Prabowo-Gibran di urutan teratas.

Bahkan ada beberapa lembaga survei yang sudah semakin “telanjang”, mempertontonkan keberpihakannya dengan merilis elektabilitas Prabowo-Gibran diatas 50 %, yang berarti Pilpres 2024 hanya akan terjadi satu putaran dengan kemenangan telak Prabowo-Gibran.

Di era kapitalisme seperti sekarang, suatu hal yang lumrah jika keluarga penguasa bersama kaum pemodal menguasai banyak sektor dan lini kehidupan perekonomian dan perpolitikan negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Ditjen Pajak Ajak Pelaku UMKM Jadi Pahlawan Pajak

JAKARTA-Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur, Harta Indra

Demokrasi Musyawarah dan Mufakat Telah Ditinggalkan

JAKARTA-Mahasiswa diharapkan mampu memahami masalah sosial yang berkembang di masyarakat.