Jimly Ajak Semua ‘Move on’ Dari Suasana Pemilu 2024

Rabu 10 Apr 2024, 5 : 57 pm
by
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie

JAKARTA– Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie berharap semua pihak nantinya bisa menerima putusan MK mengenai sengketa Pemilihan Umum (PHPU) atau Pemilu 2024 yang kini tengah berlangsung.

Dia pun mengajak semua pihak untuk move on atau beranjak dari suasana Pemilu 2024.

“Kita move on-lah, bagaimana sebaiknya mengurangi dan memulihkan kembali kepercayaan satu dengan yang lain,” ujar Jimly usai menghadiri halalbihalal Idulfitri 1445 Hijriah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/4/2024).

Jimly berharap semua pihak dapat saling merangkul dan tidak tegang terus.

Apalagi, momen Lebaran 2024 dapat dimanfaatkan untuk meredakan ketegangan yang terjadi selama ini.

“Mudah-mudahan momentumnya baik, ini ‘kan walaupun belum final, kita tunggu putusan MK” katanya.

Ia juga meminta semua pihak dapat menerima putusan MK mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 yang kini tengah berlangsung.

“Apa pun putusannya karena perdebatannya sudah pro dan kontra dengan segala bukti. Nanti pada saat MK membuat putusan, saya berharap kita semua terima,” tegas Jimly.

Lebih jauh pada kesempatan itu, Jimly juga menyampaikan harapan agar momentum Idulfitri 1445 Hijriah dapat menjadi momentum rekonsiliasi bangsa.

“Semua kita mulai dengan Idulfitri ini, menurunkan ketegangan, mengurangi kemarahan di ruang publik, mengendalikan emosi, kebencian, ya momentumnya sekarang ini Idulfitri,” jelas Jimly.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara PHPU Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.

“Kami, majelis hakim, bersepakat sekiranya ada hal-hal yang masih mau diserahkan meskipun ini persidangan terakhir, bisa diakomodasi melalui kesimpulan,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada akhir sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres 2024, Jumat (5/4).

Suhartoyo mengatakan bahwa tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan PHPU Pilpres 2024 sebelumnya tidak wajib.

Namun, pada perkara PHPU Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Sejumlah Negara Akan Tinggalkan Zona Euro

JAKARTA – Ketidakpastian penyelesaian krisis utang di Eropa diyakini akan

Proyek PLTU Batang Senilai Rp 40 Triliun Segera Digarap

JAKARTA-Penantian akan dimulainya pengerjaan fisik proyek PLTU Batang, Jawa Tengah