JAKARTA-Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK) menginginkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama-sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong persaingan usaha yang sehat, guna mengembangkan perekonomian nasional. Pasalnya, hanya perdagangan dan perekonomian yang sehat yang bisa membawa nilai tambah bagi semua pihak.
Penegasan ini disampaikan Jusuf Kalla dalam acara penandatanganan MoU atau nota kesepahaman antara KPPU dan Kadin di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (3/11).
KPPU dan Kadin Indonesia menandatangani nota kesepahaman tentang pentingnya membangun iklim usaha yang sehat di Indonesia. Memorandum of understanding (MoU) ini dirancang guna menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta mempersiapkan bergabungnya Indonesia ke Trans Pacific Partnership (TPP). “Jangan sampai persaingan usaha yang ada malah membunuh pengusaha kecil. Persaingan adalah satu sisi, bukan saling bunuh. Itulah yang disebut free and fair trade. Fair itu keseimbangan yang sehat agar suatu perusahaan besar tidak makan yang kecil, yang kecil bisa hidup bersama-sama yang besar,” papar JK.
Wapres memberikan penghargaan dan apresiasi, baik kepada KPPU maupun Kadin dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia dengan baik. Jusuf Kalla menyatakan, pembentukan KPPU bukankah untuk mengajak pengusaha bertarung agar selamat. Akan tetapi untuk menciptakan suatu ekonomi perdagangan yang bebas dan adil. “Pemerintah harus aktif, beri stimulan, beri aturan, fasilitas, dan beri dorongan berjalan. Itu ekonomi yang kita anut, terbuka tapi perlu peran masing-masing pihak swasta dan pemerintah untuk beri pengawasan demi efisiensi dan beri manfaat bagi masyarakat,” tandas JK.
JK mengingatkan, saat masa Orde Baru dahulu, banyak bidang sektor perekonomian yang diatur secara monopolistik. Baik melalui aturan tertulis maupun oleh kekuatan ekonomi yang dimiliki pihak tertentu.
Dia berpendapat, aktivitas perekonomian pada umumnya kerap mengikuti struktur perpolitikan di suatu negara. Dengan demikian, maka saat iklim politik Indonesia otoriter maka juga cenderung menumbuhkan iklim yang monopolistik.
Sementara itu, Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, persaingan usaha yang sehat merupakan titik tolak guna mengembangkan iklim perindustrian yang sehat dan kuat. “ Kami bersepakat bersama-sama membangun iklim usaha yang sehat di Indonesia,” katanya.
Menurutnya, selain fokus dalam pencegahan terjadinya persaingan tidak sehat, KPPU juga menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar undang-undang persaingan usaha.
Syarkawi juga mengutarakan harapannya agar peran lembaga yang dipimpinnya, dapat sekuat lembaga serupa di sejumlah negara lain seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan yang menjadi panglima dalam sistem ekonomi nasional negara tersebut. “Selain fokus di pencegahan, teman-teman di KPPU juga lakukan penegakan hukum persaingan. Mencegah lebih baik penegakan hukum tanpa lupakan mereka yang melanggar hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto menambahkan, iklim usaha yang sehat dapat terwujud bila praktik monopoli dan oligopoli tidak terjadi. Dalam persaingan usaha yang makin ketat, mal praktik di bidang usaha sering terjadi. “Kadin merasa perlu jalin kerja sama dengan KPPU, bertujuan agar praktik persaingan usaha yang tidak sehat dicegah sedini mungkin. Kita dukung KPPU menindak pelaku usaha yang terbukti dalam suatu proses fair, objektif, dan transparan melakukan persaingan usaha tidak sehat,” jelasnya.
Suryo juga menegaskan langkah ini merupakan awal untuk memperkuat iklim usaha nasional dalam menghadapi pasar bebas di masa mendatang. “Dalam waktu tak lama ekonomi terintegrasi dengan MEA dan bergabung dengan TPP. Kalau daya saing lemah, berbagai peluang akan terlewatkan,” pungkasnya.
