SURAKARTA-Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan persoalan sertifikat tanah.
Hingga saat ini, masih ada sekitar 60 juta sertifikat tanah belu diselesaikan.
Padahal, Proyek Operasi Nasional (Prona) sudah berjalan selama 35 tahun.
Menurut Presiden, sertifikat tanah yang diselesaikan kurang lebih 44 persen.
Ini berarti masih kurang 56 persen, hampir separuh tanah di Indonesia masih belum memiliki sertifikat.
“Jadi yang belum pegang sertifikat seperti ini masih 56 persen, kurang lebih 60-an juta sertifikat yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan 3.242 sertifikat tanah Pogram Strategis tahun 2016, di Lapangan Kota Barat, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (16/10).
Presiden mengaku sudah memerintahkan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil agar menyelesaikan 5 juta sertifikat pada tahun 2017, 7 juta sertifikat di 2018 dan 9 juta sertifikat di 2019.
Untuk itu, Presiden akan menambah juru ukur yang masih kurang sekitar 10.000 orang juru ukur.
Jika melalui penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlalu lama, sekarang diputuskan tidak perlu PNS tetapi diberi sertifikat juru ukur.
“Diuji, bisa langsung nanti membantu BPN nanti untuk mengukur tanah.Plus ditambah juru data, yang juga nantinya akan dibutuhkan kurang lebih 15 ribu orang. Sehingga ini juga akan membuka peluang lapangan kerja,” tutur Presiden.
Tapi yang paling penting, lanjut Presiden, adalah sertifikat segera bisa diselesaikan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa Tengah saja.
“Yang saya inginkan nanti setiap hari ada pembagian sertifikat tanah di semua kabupaten di seluruh Indonesia. Akan saya awasi sendiri,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran Kantor BPN yang sudah menyiapkan.
“Sekarang kerja cepat, harus cepat. Dan saya ingatkan juga jangan sampai ada pungli. Kalau bayar tidak apa-apa tapi resmi. Kalau memang nanti sertifikatnya harus bayar Rp50 ribu ya harus bayar, tapi jangan harusnya gratis dipungut Rp200 ribu, misalnya. Hati-hati,” tegas Presiden.
Presiden mengingatkan untuk berhati-hati mengenai pungli, tidak hanya urusan sertifikat, SIM, KTP, dan izin-izin, tetapi semuanya akan diawasinya.
“Hati-hati. Saya sudah mengingatkan,” tegasnya.
Presiden mempersilakan masyarakat yang sudah memiliki sertifikat untuk menggunakannya sebagai penambah modal atau untuk mencari pinjaman di bank.
Tapi Presiden mengingatkan agar hati hati meminjam uang di bank.
Peminjaman ke bank harus dikalkulasi dulu.
“Nanti pinjam, hutang, dipakai untuk beli mobil, beli kendaraan, nggak boleh. Kalau pinjem itu dipakai untuk hal-hal yang produktif, untuk menambah modal usaha, misalnya” tutur Presiden.
Untuk itu, Presiden Jokowi minta agar sertifikatnya dijaga dengan baik.
“Saya juga ulangi lagi, jangan dijual kalau betu-betul tidak sangat diperlukan, apalagi dijual untuk hal yang konsumtif,” pungkasnya.
Penyerahan sertifikat itu dilakukan setelah Presiden Jokowi berjalan kaki kurang lebih 3,5 kilometer pada acara Car Free Day di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Solo.
Sebanyak 12 orang yang mewakili 3.242 penerima sertifikat yang hadir dari total 3.515 penerima sertifikat program strategis tahun 2017 itu berasal dari 15 kabupaten/kota, antara lain: Surakarta, Wonogiri, Boyolali, Kebumen, Pati, Karang Anyar, Kudus, Pemalang, Klaten, Grobogan, Demak, Kendal, Temanggung, Banjarnegara, dan Purbalingga.
