LABUAN BAJO-Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadikan pariwisata sebagai leading sector ekonomi bangsa. Spirit menjadikan Indonesia menjadi negara yang terbaik di industri periwisata terus digenjot pemerintah. Bahkan kementerian/lembaga bekerja bersama, bersatu padu, mengawal kebangkitan pariwisata Indonesia tidak hanya di kawasan regional, tapi juga dunia.
Salah satu upaya nyata pemerintah mendongkrak industri pariwisata melalui pembentukan Badan Otoritas Pariwisata (BOP). Labuan Bajo menjadi destinasi wisata keempat yang berstatus BOP. Sebelumnya status ini sudah diberikan kepada Danau Toba, Candi Borobudur, dan Mandalika.
Pembentukan BOP Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan melalui Peraturan Presiden No.32/2018 tertanggal 5 April 2018.
Pembentukan BOP, menurut perpres itu, dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan pariwisata Labuan Bajo Flores sehingga terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu.
Presiden Joko Widodo mengatakan kehadiran BOP Labuan Bajo sangat berguna dalam rangka melakukan penataan kawasan pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya. Untuk itu, dia berharap agar semua kegiatan BOP Labuan Bajo harus berorientasi kepada kepentingan rakyat.
“Sekali lagi orientasinya ke rakyat, udah. Kalau BOP ini nngak memberikan keuntungan kerakyat ya ngak usah, iya kan,” tegas Jokowi di Labuan Bajo, Rabu (10/7).
Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Presiden No.32/2018, tugas utama BOP adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.
Selain itu, BOP juga melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.
“Kalau misalnya apa itu penataan kawasan ngak berguna ya ngak usah. Tapi berguna, saya yaki ini pasti berguna,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan, jika kehadiran BOP ini ditolak masyarakat maka aktifitas BOP ini bisa distop.
“Kalau masyarakat nggak mau, stop. Sudah, gampang, ada Gubernur dan Bupati kok,” terangnya.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program pembangunan 10 destinasi wisata utama di Indonesia–disebut Bali Baru–yang meliputi Danau Toba di Sumatra Utara; Tanjung Kelayang, Provinsi Bangka Belitung; Tanjung Lesung, Provinsi Banten; dan Kepulauan Seribu di DKI Jakarta.
Selain itu, Candi Borobudur di Jawa Tengah; Bromo Tengger Semeru, Provinsi Jawa Timur; Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat; Labuan Bajo di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur; Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara; serta Morotai di Provinsi Maluku.
Sepuluh Bali Baru itu diharapkan bisa membantu pemerintah untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2019.
