Jokowi Dilarang Jadi Ketum PDIP

daridulu.com/bambang

JAKARTA-PDI Perjuangan sudah membuat aturan tentang jabatan seorang kader. Dalam aturan itu disebutkan, seorang kader yang duduk di pemerintahan tidak diizinkan rangkap jabatan sebagai ketua umum di partai politik. “Aturan tersebut juga berlaku bagi Joko Widodo (Jokowi). Dia tidak boleh menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan, dia harus menjadi milik rakyat. Karena itu dia harus fokus bekerja,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait saat diskusi dialektika yang diselingi peluncuran buku “Kicauan Senayan”, bersama Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro dan pakar komunikasi politik UPH, Tjipta Lesmana di Jakarta, Kamis, (28/08/2014).

Yang penting, lanjut Ara-panggilan akrabnya, Jokowi harus bisa mempertahankan posisinya saat ini yang dipercaya rakyat. “Makanya, dia harus bisa membuktikan pernyataanya soal saat memilih menterinya berdasarkan prestasi dan integritasnya. Nah, kalau itu semua bisa dilakukan bisa disebut sebagai Soekarno muda,” ujarnya.

Baca :  Tolak Revisi UU, PKS Komit Selamatkan KPK

Namun sebaliknya, kata Ara, kalau Jokowi tak mampu melakukan apa yang pernah dijanjikan, maka rakyat akan kecewa. “Makanya, Jokowi tak boleh menjabat posisi strategis di parpol,” ungkapnya.

Lebih lanjut Maruara menjelaskan rencananya pada April 2014 nanti PDI Perjuangan akan menggelar konggres. Menurut Maruara calon terkuat untuk menduduki kursi Ketum PDI Perjuangan adalah Megawati Soekarnoputri. “Saya dan organisasi dibawahnya tetap mendukung ibu Megawati sebagai Ketum PDI Perjuangan . Beliau selama ini telah menunjukkan sikap negarawan,” ujarnya.

Ia menjelaskan Megawati telah menunjukkan kelasnya sebagai seorang negarawan saat memberikan mandat kepada Jokowi sebagai capres yang diusung PDI Perjuangan. “Putusan Megawati itu visioner, dia negarawan, kita belum bisa menerima orang lain di partai seperti bu Mega,” katanya.

Baca :  Sekitar 30% Kades Tak Mau Calonkan Lagi

Menurut Maruara disaat para ketua partai berebut untuk mencalonkan dirinya sendiri sebagai capres, Megawati justru melakukan hal sebaliknya. Padahal, dengan kewenangan yang dimilikinya, Megawati bisa saja menunjuk dirinya sendiri sebagai capres. Namun itu tidak dilakukannya. “Inilah sisi kenegawaran seorang Megawati,” jelasnya.

Sementara itu, peneliti LIPI, Siti Zuhro mengungkapkan Presiden terpilih Jokowi, harus tetap dikritisi. Selama Jokowi masih dalam koridor konstitusi tidak perlu takut dengan parlemen. “Meski koalisinya tak bisa mendominasi parlemen, namun masih ada kekuatan lain, yakni kekuatan civil sociaty,” terangnya.

Guru Besar LIPI menambahkan masyarakat yang tergabung dalam kekuatan sipil society ini berhak mengawal Jokowi. Pasalnya, demokrasi yang ada di Indonesia lebih bersifat partisipatoris. “Rakyat punya hak untuk mengawal pasca pilpres. Apalagi kebijakan yang dibuat menyentuh hajat hidup orang banyak. Jadi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kita semua,” tuturnya.

Baca :  Zulkifli: Pilpres 2019 Jangan Saling Hujat

Lebih lanjut Wiwik memprediksi soal kemungkinan penambahan koalisi di parlemen justru yang memiliki peluang besar adalah PPP ketimbang PD. “Memang sulit dibayangkan, kalau PD akan berkoalisi, sementara Ketua PD, SBY tak berkomunikasi dengan Megawati. Jadi yang lebih memungkinkan PPP,sedangkan PAN sendiri belum terlihat,” imbuhnya.

Ke depan, kata Wiwik, kemungkinan besar koalisi merah putih (KMP) akan berkurang. “Koalisi MP mungkin hanya minus PPP, kalau yang pengganti bukan dari kubu Suryadharma Ali,” pungkasnya.