KUPANG-Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengadakan pertemuan dengan PM Australia Tony Abbott untuk merundingkan kembali semua perjanjian yang dibuat Indonesia-Australia dari 1973-1997 di Laut Timor, karena hanya menguntungkan Australia. “Dalam kasus ini, Presiden Jokowi harus tegas, karena hampir 80 persen kekayaan yang ada dalam kandungan Laut Timor (minyak dan gas bumi) dikuasai sepenuhnya oleh Australia,” kata Ketua YPTB Ferdi Tanoni di Kupang, Selasa,menanggapi pernyataan Jokowi yang akan brsikap tegas terhadap Australia.
Presiden Joko Widodo dalam wawancara eksklusif dengan harian Australia Sydney Morning Herald yang dipublikasikan, Sabtu (18/10), menyatakan akan bersikap tegas terkait isu kedaulatan Indonesia.
Oleh sebab itu, dia tidak akan pernah menerima tindakan Angkatan Laut Australia yang seenaknya menerobos wilayah perairan Indonesia, ketika mendorong balik perahu pencari suaka.
Dalam wawancara itu, Jokowi secara khusus menyebut kebijakan pencari suaka yang dianggap sepihak dan kontroversial. Atas dasar itu, dia menyatakan tidak segan-segan untuk bertindak tegas, bahkan bisa lebih keras dari rival politiknya Prabowo Subianto. “Kami akan memberikan peringatan bahwa hal ini tidak bisa diterima,” kata Jokowi dan menambahkan ada hukum internasional yang harus dipatuhi dan dijadikan acuan.
Tanoni bersama yayasan yang dipimpinnya itu, terus menyuarakan masalah pembagian hasil bumi yang tidak adil dari Laut Timor sampai terakhir dengan meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009, yang mengakibatkan hampir 95 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar.
Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Kedubes Australia serta penulis buku “Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Ekonomi Politik Canberra-Jakarta” itu menegaskan semua perjanjian kerja sama yang dibuat Indonesia-Australia di Laut Timor dari 1973-1997 harus dibatalkan, dan dirundingkan kembali secara trilateral dengan Timor Leste sebagai sebuah negara baru, setelah menyatakan berpisah dengan Indonesia melalui referendum pada 1999.
Terkait pelanggaran batas perairan Indonesia oleh Australia seperti yang diungkap Presiden Jokowi, Tanoni yang juga pemerhati masalah Laut Timor itu mengatakan sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, Australia selalu melakukan tindakan tidak terpuji dengan memasuki perairan Indonesia hingga mendekati Pulau Rote untuk memburu dan menggiring masuk para nelayan tradisional Laut Timor ke perairan Australia. “Para nelayan kita kemudian dituduh telah melanggar perairan Australia dan diadili di Pengadilan Australia serta perahu mereka dibakar. Ini sebuah tindakan keji yang tidak bisa ditolerir,” katanya menegaskan.
Ia kemudian mencontohkan sebuah operasi pembersihan nelayan di Laut Timor pada tahun 2008 yang disebut “Clear Water Operation”. Dalam operasi tersebut terdapat puluhan nelayan Indonesia yang ditangkap dan diadili tanpa bukti kuat dan perahu-perahu mereka dibakar tanpa adanya sebuah pertanggung jawaban.
Padahal batas perairan Indonesia-Australia belum tuntas dan juga belum adanya sebuah batas perairan Indonesia-Australia yang permanen sejak lahirnya sebuah negara baru di kawasan Laut Timor yakni Republik Demokratik Timor Leste. “Untuk itu, saya minta bukti ketegasan Jokowi itu untuk berani merundingkan kembali seluruh batas perairan di Laut Timor secara trilateral bersama Timor Leste untuk menetapkan sebuah garis batas yang baru dan permanen berdasarkan prinsip internasional dengan menggunakan “median line” atau garis tengah,” katanya.
Selain itu pencemaran minyak Montara di Laut Timor sejak tahun 2009 lalu yang sedang diupayakan penyelesaiannya dengan pihak Pemerintah Australia dan perusahaan pencemar Laut Timor oleh YPTB setelah mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Republik Indonesia, haruslah menjadi prioritas utama. (ALFONS)
