Jokowi: Holdingisasi Agar BUMN Berkelas Dunia

Saturday 13 Aug 2016, 3 : 10 am
by
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla

JAKARTA-Presiden Joko Widodo menegaskan pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan semata-mata strategi pengurangan pemberian suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) atau mekanisme pengurangan saham negara sebagai inbreng saham pada BUMN yang ditunjuk sebagai induk perusahaan melainkan usaha membawa perusahaan pelat merah ini menjadi kelas dunia. “Harus dipahami penggabungan BUMN ini dimaksudkan  untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan, terutama dalam persaingan global,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas kedua membahas rencana holdingisasi BUMN di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/8).
Sebelumnya Presiden mengingatkan bahwa BUMN harus dapat mengambil peran sebagai lokomotif penggerak roda perekonomian nasional. Indonesia harus segera mempunyai peta jalan yang jelas untuk mewujudkan BUMN yang besar, kuat, dan lincah.
Karena itu, lanjut Presiden, setiap tahap mulai tahapan persiapan sampai proses di korporasi, harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan baik.
Presiden memastikan pembentukan holding BUMN bukan untuk menghilangkan BUMN. Karena, holdingisasi bukan privatisasi. “Ini berbeda. Tidak menghilangkan status BUMN pada perseroan yang menjadi anak perusahaan yang sahamnya diinbrengkan. Dan juga tidak menghilangkan atau mengurangi portfolio saham negara secara absolut,” tegas Presiden .
Pemisahan kekayaan negara, lanjut Presiden, bukanlah peralihan hak dari negara kepada BUMN atau nama lain. Sebab kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih menjadi kekayaan negara sebagai pemegang saham.
“Pembentukan holding BUMN justru kita ingin memperkuat BUMN sehingga BUMN bisa keluar kandang, bisa menjadi perusahaan kelas dunia,” tegas Presiden.
Untuk itu, Presiden Jokowi berharap pengelolaan BUMN dijalankan berdasarkan paradigma yang menempatkan BUMN sebagai sebuah korporasi bisnis, yang tentu saja disesuaikan juga dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Jangan lagi BUMN kita ada intervensi-intervensi ke perusahaan BUMN, sehingga kita dapat mengikuti perkembangan dan BUMN  kita bisa bersaing, berkompetisi di dalam skala global,” pungkas Presiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Didukung Parpol, Teman Ahok Tak Akan Meninggalkan Ahok

JAKARTA-Partai Golkar secara resmi menandatangani surat Rekomendasi untuk mengusung Basuki

Waspadai HTI Berganti Baju Jadi OTB

JAKARTA-Pencabutan status Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara resmi sudah