JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia harus menentukan fokus pengembangan ekonomi maupun businessnya agar mampu bersaing ditengah sengitnya kompetisi antaranegara saat ini.
Langkah ini diyakini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan, tanpa harus kejar-kejaran apalagi kalah bersaing dengan negara lain.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin sidang kabinet paripurna sekembalinya dari kunjungan kerja ke luar negeri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9).
“Dengan fokus itulah, pemerintah akan bisa membangun positioning, membangun diferensiasi kita, membangun brand negara. Sehingga mudah kita menyelesaikan persoalan-persoalan, tanpa harus kejar-kejaran apalagi kalah bersaing dengan negara lain,” tutur Presiden.
Dalam pengantarnya Presiden Jokowi mengemukakan, dari pertemuan-pertemuan yang dilakukannya dengan Kepala-Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, baik di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Hangzhou, RRT, maupun di ASEAN Summit, Laos, sangat kelihatan sekali, betapa sekarang ini persaingan antar negara sangat sengit.
“Betapa kompetisi antar negara sangat sengit. Betapa nanti pertarungan antar negara dalam hal perebutan kue ekonomi, baik berupa investasi, baik berupa arus uang masuk, arus modal masuk itu, sangat sengit, sangat sengit sekali,” tutur Presiden.
Untuk itu, katanya, Indonesia harus menentukan fokus pengembangan ekonomi ke depan. Sebab, tanpa adanya penentuan core ekonomi, Indonesia tertinggal dengan negara lain.
Pada Sidang Kabinet Paripurna kali ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyampaikan perjalanan 71 tahun ekonomi Indonesia. “Akan kita lihat sebetulnya, terletak dimana yang harus diperbaiki, dimana yang harus kita waspadai”, tutup Presiden.
Selain membahas hasil kunjungan kerja Presiden ke Tiongkok dan Laos, Sidang Kabinet Paripurna kali ini juga akan membahas evaluasi kebijakan ekonomi.
Sidang Kabinet Paripurna ini dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, seluruh jajaran Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Sutiyoso.
