Jokowi: Uang Subsidi BBM Setiap Tahun Bisa Bangun 1.400 Waduk

JAKARTA-Alokasi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus membesar membuat pemerintah tidak memiliki kemampuan membangun sarana infrastruktur yang memadai. Karena itu, pemerintah tidak bisa terus-menerus membakar hampir Rp 800 triliun uang subsidi BBM setiap tahun. “Uang sebesar itu, lebih baik digunakan untuk hal-hal produktif dan terarah seperti untuk membangun infrastruktur yang dapat mempercepat realisasi swasembada pangan,” ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan pembekalan kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan ke-51 dan ke-52 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11).

Presiden Jokowi lalu membeberkan beberapa analogi merujuk besarnya subsidi selama ini. “Kalau dibuat waduk yang harganya Rp 400-500 miliar, bisa jadi 1.400 waduk,” katanya.

Baca :  Presiden Apresiasi Lelang Dini Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR

Presiden merasa heran selama ini Indonesia belum pernah membangun waduk  waduk baru lagi. Padahal,  waduk sesuatu yang produktif karena menghasilkan keuntungan bagi rakyat. “Membangun waduk memang mahal, tapi sangat  produktif karena menghasilkan keuntungan bagi rakyat,” tuturnya.

Menurutnya, anggaran untuk subsidi BBM seharusnya bisa dialihkan ke sektor produktif lain yang pro rakyat, seperti membeli mesin kapal dan mesin pendingin bagi nelayan, subsidi pupuk dan benih bagi petani, dan suntikan modal bagi pelaku industri rumahan.

Di sektor perikanan, katanya, daripada anggaran untuk subsidi BBM, lebih baik dipakai untuk membeli pendingin (cold storage) untuk nelayan. “Sehingga semua saat berangkat ke laut. Ikannya bisa dimasukkan,” paparnya.

Baca :  Terima Pengurus IMM, Presiden Cerita Pengalaman Naik Hercules Hingga Pesawat CN

Adapun untuk sektor usaha mikro di desa, Jokowi berpandangan, perlu diberikan modal kerja yang baik dan terus-menerus. “Gini ratio kita merah, gap sudah 0,413 tahun 2013. Itu bahaya sudah,” ucap Jokowi.

Sementara itu, di sektor kesehatan harus dibangun sistem untuk subsidi kesehatan. “Kita pakai banking system,” kata Jokowi seraya menyebutkan, selama ini subsidi kesehatan tidak diterima langsung oleh yang berhak, melainkan melalui  provinsi, kabupaten.  camat, lurah, baru kemudian ke RT/RW.

Jokowi menilai sitem itu tidak efisien. “Kelamaan! Jadi bank saja punya sistem, cash transfer, bisa utuh. Kontrol manajemen mudah. Sistem itu yang ingin kita bangun,” imbuhnya.

Sedangkan untuk sektor pelabuhan laut dalam, Jokowi menargetkan dapat membangun 24 pelabuhan baru dan diperluas. Jika anggaran mampu untuk membangun sendiri, maka tak perlu menunggu ada investasi. “Kalau ini cepat, produksi bisa masuk semua. Kapal-kapal kita bisa masuk semua. Tidak harus lewat negara lain. Jadi langsung ke tujuan,” ujar Jokowi.

Baca :  Presiden Ingin PSSI Bersiap Untuk Piala Dunia U20

Terakhir, untuk sektor transportasi massal, Jokowi beranggapan pembangunannya terlambat sehingga orang lebih memilih untuk membeli sepeda motor. Begitu pula dengan jaringan rel kereta api. “Fasilitas ini tidak disiapkan pemerintah. Maka dari itu, ini harus dikejar. Transportasi massal harus disediakan. Jakarta terlambat 26 tahun. Rencananya 25 tahun sudah harus ada,” kata Jokowi.