JAKARTA-Jumlah pemerintah daerah (pemda) yang memperoleh opini terbaik yakni Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) meningkat.
Dari hasil pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2012 terdapat 67 pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP atas audit laporan keuangan.
Menurut Ketua BPK, Hadi Poernomo dalam penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2012 di depan sidang paripurna DPR, Selasa ini ( 2/10/12) dalam pemeriksaan semester 1 tahun 2012 terhadap 426 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD) tahun anggaran 2011 terdapar perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding dengan LKPD tahun anggaran 2010.
“Pada pemeriksaan semester I 2011, jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP hanya 34, sedangkan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2012 LKPD yang memperoleh WTP 67 pemerintah daerah. Perbaikan opini dikarenakan semakin meningkatnya kepatuhan entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ujar Hadi.
Namun Hadi masih menyanyangkan sampai saat ini hanya 16 persen dari keseluruhan pemerintah daerah (524 daerah) yang peroleh WTP , apalagi jika dibandingkan dengan perbandingan laporan keuangan kementerian dan lembaga pusat yang memperoleh opini WTP.
“Jumlah lmbaga kementerian yang memperoleh WTP sebanyak 77 persen dari total kementerian dan lembaga,” katanya.
Untuk klasifikasi pemerintah daerah, menurut Hadi, laporan keuangan pemerintah provinsi lebih baik kualitasnya ketimbang pemerintah kota dan kabupaten.
Adapun penyebab laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak memperoleh opini WTP disebabkan persoalan pengelolaan kas, persedian, investasi permanen, serta aset tetap .
Hadi mengharapkan agar pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terutaa dengan berkoordinasi dengan bank dalam mengelola rekening bendahara pengeluaran, meningkatkan pengelolaan , penatausahaan, pengendalian dan pengawasan persedian.
Selain itu, Hadi menilai perlu pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang diperlukan untuk menyajikan investasi non permanen dana bergulir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dan menyusun kebijakan kapitalisasi aset tetap serta pengamanan aset melalui bukti kepemilikan.
