KADIN-HIPMI Usulkan 4 Point ke Jokowi

Ketum KADIN Rosan P. Roeslani menjawab wartawan usai bersama pengurus KADIN dan HIPMI bertemu Presiden, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/6)

JAKARTA-Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyampaikan 4 point usulan kepada Presiden Joko Widodo. Ketiga usulan tersebut yakni soal pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), peningkatan sektor pariwisata, mengenai tekstil dan masalah industrialisasi.

Ke-4 point usulan ini disampaikan Ketua Umum KADIN Rosan P. Roeslani usai bertemu Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (12/6).

Pertama, mengenai pengiriman TKI. Remiten dari 3,6 juta TKI di luar negeri kurang lebih ada 11 miliar dollar AS. Hal ini, jauh dibandingkan Filipina yang tenaga kerjanya di luar negeri hampir sama, 3,5 juta orang tapi remitennya sampai 33 miliar dollar AS.

“Nah, kenapa itu bisa lebih tinggi, karena masalahnya adalah kemampuan dari berbahasa, dari nursing dan sebagainya. Jadi itu bisa kita dorong untuk program vokasi yang memang sedang didorong oleh bapak Presiden dalam pemerintahan ini. Jadi itu adalah kita bilangnya quickwin karena naik 10 miliar dolar aja kita mengurangi CAD kita yang kurang lebih 30 milar dolar,” kata Rosan.

Kedua, soal pariwisata. KADIN Indonesia mendorong pariwisata yang sudah ada sekarang untuk lebih cepat lagi. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, kunjungan wisata ke Indonesia kurang lebih hampir 15,5 juta orang. Hasil dari kunjungan wisawatan ini, Indonesia dan mendapatkan devisa kurang lebih 17 miliar dollar AS, atau sekitar 1.100 dolar AS per orang.

Namun pendapatan devisa Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Thailand. Jumlah wisatawannya itu lebih hampir 38 juta orang, tetapi pendapatan devisanya kurang lebih sampai 62 miliar dolar AS.

“Jadi average spendingnya lebih lama, average tinggalnya juga lebih lama. Itu kenapa, salah satunya karena kebijakan maritim. Itu juga yang kita sampaikan,” papar Rosan.

Ketiga, mengenai tekstil. Di tengah perang dagang yang terjadi saat ini, tekstil Indonesia, mengalami pelonjakan 25-30% tahun ini. Karena itu, Rosan menyampaikan bagaimana pemerintah mampu mendorong kebijakan itu, memanfaatkan kesempatan itu pada saat sekarang.

Keempat, soal industrialisasi. KADIN INdonesia berharap ada pemerataan. Para pengusaha nasional, minta untuk mencoba dorong dari akses perbankannya, akses kesempatannya dan insentif apa saja yang diperlukan. Karena kalau hanya dari 2 tangan saja, kebijakan fiskal dan moneter mungkin bisa bertumbuh tapi hanya seperti sekarang saja, gitu, 5%.

“Mesti ada kebijakan, itu adalah kebijakan reformasi struktural dan sektor. Ini diharapkan bisa memanfaatkan bonus demografi kita yang saat ini akan berakhir kurang lebih tahun 2040,” ujar Rosan.

Keempat usulan tersebut jelasnya sifatnya mungkin jangka pendek. “Dan ada juga usulan jangka menengah dan jangka panjang,” terangnya.

Lebih lanjut, Rosan juga menyampaikan para pengurus KADIN dan HIPMI juga menyampaikan pandangan bagaimana melanjutkan reformasi perpajakan, karena juga berkompetisi dengan negara-negara tetangga.

Saat ini, mungkin produktivitas masih rendah. Tetapi nanti didorong reformasi perpajakan dari pemotongan PPH (Pajak Penghasilan) sebagaimana disampaikan apakah di level 17-18% yang sekarang masih di atas 25%.

“Itu yan kita coba dorong karena tentunya nanti akan ada penuruanan tetapi kita bisa opsi dengan PPN. Jadi, ada masukan-masukan yang sifatnya bisa diimplementasikan secara cepat,” tutur Rosan.

Lebih lanjut, KADIN dan HIPMI berharap agar masyarakat Indonesia kembali tertib, tenang serta tidak perlu aksi anarkis setelah hajatan besar bangsa Indonesia, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) serentak usai.

“Soalnya itu modal utama lah. Kedamaian, ketertiban, keamanan, tidak ada suatu yang sifatnya anarkis itu tidak ada, itu modal utama untuk ekonomi bisa berjalan,” pintanya.

Dia juga mengapresiasi hasil Pemilu, dimana parlemen lebih dari 50% adalah mendukung Presiden terpilih. Hal ini menjadi modal positif karena konsistensi dari kebijakan-kebijakan yang ada.

“Karena ini pemerintahan yang berkelanjutan jadi itu menambahkan kenyamanan. Kemudian rating agency juga menaikkan rating kita yang tadinya B- menjadi BBB. Momentum itu sudah dibangun, sekarang adalah ini kita coba dorong supaya lebih cepat lagi,” ujar Rosan.